ADVERTORIALBerita DaerahHEADLINEKutai KartanegaraTERKINI

Asap Karhutla Ancam Kesehatan Warga, DPRD Kukar Minta Mitigasi Tak Sekadar Reaktif

TENGGARONG – Ancaman gangguan pernapasan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi alasan DPRD meminta pemerintah daerah mengubah pola penanganan kebakaran. Upaya mitigasi dinilai perlu diperkuat agar dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, dapat ditekan sebelum kebakaran meluas.

Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka, menilai karhutla tidak cukup ditangani melalui pemadaman ketika api sudah muncul. Pemerintah perlu memiliki strategi pencegahan yang disusun berdasarkan tingkat kerawanan setiap wilayah.

Menurut dia, pemerintah kabupaten harus mengoordinasikan langkah mitigasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Pemetaan kawasan rawan, identifikasi kendala penanganan, serta penentuan langkah antisipasi perlu dilakukan secara terukur.

“Pemerintah mestinya mulai memitigasi dalam skala yang lebih besar dan menentukan langkah apa yang harus diambil,” kata Akbar, Senin, 12 Oktober 2026.

Akbar mengingatkan, dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Asap yang dihasilkan pembakaran dapat mengganggu kesehatan warga, khususnya kelompok rentan yang memiliki aktivitas di luar ruangan.

Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena berisiko terpapar asap saat bersekolah maupun beraktivitas di lingkungan permukiman. Karena itu, perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan beriringan dengan penanganan titik api.

Ia juga menyoroti pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi karhutla. Keterlibatan komunitas tetap diperlukan, tetapi tanggung jawab penanganan berskala luas harus berada pada pemerintah daerah.

Akbar menilai penggalangan donasi yang dilakukan sejumlah pihak tidak dapat menggantikan kewajiban pemerintah dalam menyiapkan langkah penanggulangan. Bantuan masyarakat seharusnya menjadi pelengkap, bukan tumpuan utama penanganan bencana.

“Kalau donasi, itu cukup dilakukan teman-teman komunitas,” ujarnya.

Selain memperkuat pencegahan, pemerintah juga diminta membangun koordinasi lintas wilayah. Sebab, penyebaran asap tidak selalu mengikuti batas administratif sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat di daerah lain.

Akbar mengingatkan, apabila kebakaran tidak segera dikendalikan, asap berpotensi menyebar semakin jauh, bahkan melintasi batas negara. Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya menunggu keluhan kesehatan bertambah sebelum mengambil tindakan. Penanganan karhutla perlu diarahkan pada pencegahan, pengendalian kebakaran, dan perlindungan warga secara bersamaan. (adv/dprdkukar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button