DPRD Kukar Minta PLN Benahi Sistem Kelistrikan Agar Tidak Melulu Padam

TENGGARONG – Ketidakstabilan pasokan listrik berisiko menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kutai Kartanegara (Kukar). Karena itu, DPRD Kukar meminta PT PLN mempercepat pembenahan sistem kelistrikan sekaligus memastikan jadwal pemulihan berjalan sesuai target, yakni Desember 2026.
Permintaan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kukar dan perwakilan PLN pada Senin, 2 November 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid, untuk mengurai penyebab pemadaman bergilir yang berulang di sejumlah wilayah.
Dalam pertemuan itu, PLN memaparkan empat faktor yang memengaruhi gangguan pasokan listrik. Persoalan tersebut ternyata tidak berdiri sendiri di wilayah Kukar, melainkan berkaitan dengan kondisi sistem kelistrikan di sejumlah daerah di Kalimantan Timur.
Penjelasan tersebut menjadi perhatian DPRD karena pemulihan tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan sementara. Perusahaan juga perlu memastikan langkah teknis mampu mengembalikan kestabilan pasokan secara berkelanjutan.
PLN memperkirakan proses pemulihan berlangsung secara bertahap hingga akhir November. Setelah itu, pasokan listrik ditargetkan kembali normal pada Desember 2026.
Abdul Rasyid meminta target tersebut disertai percepatan pekerjaan di lapangan. Menurut dia, masyarakat membutuhkan kepastian agar gangguan listrik tidak terus menjadi hambatan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan kelistrikan ini. PLN harus menunjukkan langkah konkret dan memastikan pemulihan sesuai target,” ujar Abdul Rasyid.
DPRD juga menyoroti dampak pemadaman terhadap sektor usaha. Ketergantungan kegiatan produksi dan pelayanan terhadap listrik membuat gangguan pasokan berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan energi secara terus-menerus.
Persoalan lain yang turut dibahas ialah kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak. DPRD meminta PLN memberikan kejelasan mengenai kebijakan tersebut, mengingat pemadaman berulang dapat menimbulkan kerugian di luar ketidaknyamanan pelanggan.
Abdul Rasyid menyebut PLN di tingkat Kukar telah meneruskan pembahasan kompensasi kepada manajemen yang lebih tinggi di Balikpapan. Namun, sampai RDP berlangsung, belum ada keputusan mengenai bentuk dan mekanisme pemberiannya.
“Jangan hanya berhenti pada penyampaian keluhan. Kami ingin ada kejelasan mengenai tanggung jawab PLN terhadap pelanggan yang terdampak,” akhirinya. (adv/dprdkukar)




