DPRD Kukar Siapkan Usulan Rp 5 Miliar untuk Benahi Jalan di Muara Jawa

TENGGARONG – Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur di Kutai Kartanegara (Kukar) membuat perbaikan Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata di Kecamatan Muara Jawa harus dilakukan secara bertahap. DPRD Kukar mengusulkan alokasi awal Rp 5 miliar dalam APBD 2027 agar akses yang selama puluhan tahun digunakan masyarakat itu mulai mendapat penanganan.
Dua ruas jalan tersebut diperkirakan memiliki total panjang sekitar 10 kilometer. Dengan kebutuhan biaya pembangunan mencapai Rp 10 miliar per kilometer, penyelesaiannya diproyeksikan membutuhkan waktu hingga lima tahun. Anggaran awal yang diperjuangkan DPRD diharapkan menjadi titik awal pembenahan, bukan sekadar rencana pembangunan jangka panjang.
Usulan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kukar bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan di Ruang Komisi III itu melibatkan Pemerintah Kecamatan Muara Jawa, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Anggota DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan IV, Fachruddin, mengatakan kondisi kedua ruas jalan tersebut telah lama menjadi keluhan warga. Karena itu, DPRD berupaya memasukkan kebutuhan perbaikannya sebagai salah satu prioritas dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.
Menurut dia, keterbatasan fiskal daerah mengharuskan pemerintah menentukan tahapan pekerjaan berdasarkan kemampuan keuangan. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk kembali menunda penanganan jalan yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat.
“Jangan sampai karena belum mampu membangun seluruh ruas, akhirnya tidak ada pekerjaan sama sekali. Kita perlu memulai dari bagian yang paling membutuhkan penanganan,” kata Fachruddin.
Dalam pembahasan tersebut, anggaran Dinas PU yang menjadi perhatian berada di kisaran Rp 114 miliar. Jika dibagi secara merata untuk kebutuhan infrastruktur di 20 kecamatan, ruang pembiayaan yang tersedia hanya sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar per kecamatan.
Atas dasar itu, Fachruddin mendorong agar Muara Jawa memperoleh alokasi awal Rp 5 miliar. Usulan tersebut selanjutnya akan diperjuangkan melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar.
Dengan kebutuhan penanganan sekitar Rp 100 miliar untuk keseluruhan ruas, dana Rp 5 miliar diperkirakan hanya cukup mengerjakan sekitar 500 meter jalan. Realisasi panjang pekerjaan bergantung pada kondisi teknis dan metode konstruksi yang dipilih Dinas PU.
DPRD pun membuka kemungkinan penggunaan skema penanganan bertahap. Tahap awal dapat diarahkan pada pembentukan dan perbaikan badan jalan sebelum peningkatan konstruksi melalui semenisasi dilakukan.
Skema tersebut dinilai lebih memungkinkan dibandingkan menunggu tersedianya anggaran untuk membangun seluruh ruas sekaligus. Selain memperbaiki kelayakan akses, penanganan awal diharapkan mengurangi persoalan jalan bergelombang dan becek yang selama ini menghambat mobilitas warga.
Persoalan infrastruktur ini juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi Muara Jawa. Jalan Sukarelawan dan Martadinata menjadi akses masyarakat, termasuk pelaku usaha perkebunan dan perikanan tambak yang membutuhkan jalur memadai untuk menunjang kegiatan produksi dan distribusi.
Kebutuhan akses semakin relevan seiring adanya rencana pembangunan kampung nelayan di kawasan tersebut. Tanpa dukungan jalan yang memadai, pengembangan potensi ekonomi lokal berisiko tidak berjalan optimal.
Fachruddin menilai peningkatan kualitas jalan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang layak akan memudahkan mobilitas sekaligus membuka peluang pengembangan usaha di tingkat lokal.
“Yang perlu kita pikirkan bukan hanya kondisi jalannya, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa menjalankan kegiatan ekonominya tanpa terkendala akses,” katanya. (adv/dprdkukar)




