DPRD Kukar Dorong Pemerataan Hidran,Antisipasi Kebakaran di Tenggarong

TENGGARONG – Keterbatasan sumber air dan sulitnya akses kendaraan pemadam di kawasan permukiman padat mendorong DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengusulkan penambahan infrastruktur mitigasi kebakaran. Sebanyak 20 titik hidran direncanakan untuk memperkuat kesiapsiagaan di Tenggarong, sekaligus menjadi bagian dari evaluasi penanganan kebakaran yang melanda Jalan A.M. Alimuddin dan Danau Aji pada 5 Oktober 2026.
Usulan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kukar bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan), perwakilan kecamatan, kelurahan, dan desa, Senin, 12 Oktober 2026. Pembahasan tidak hanya menyangkut penambahan hidran, tetapi juga pemerataan sumber air, pengadaan armada berukuran kecil, hingga penataan kawasan rawan kebakaran.
Anggota DPRD Kukar, Andi Faisil, yang memimpin rapat, mengatakan kesiapan infrastruktur harus dibenahi agar petugas tidak kehilangan waktu ketika menghadapi kebakaran. Menurut dia, ketersediaan air menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di kawasan permukiman dengan akses terbatas.
“Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, petugas sudah tiba di lokasi, tetapi justru terkendala mencari sumber air,” ujarnya.
Salah satu hambatan yang ditemukan Disdamkarmatan ialah belum optimalnya penerimaan masyarakat terhadap pembangunan fasilitas penampungan air. Sebagian warga masih menolak pemasangan tandon berkapasitas 5.000 liter beserta jaringan distribusinya di lingkungan permukiman.
DPRD meminta pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, dan forum rukun tetangga (RT) terlibat dalam sosialisasi. Pendekatan kepada masyarakat diperlukan agar pembangunan fasilitas mitigasi tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Dukungan warga juga dibutuhkan untuk memastikan penempatan tandon tidak menimbulkan persoalan di lingkungan, sekaligus memberikan manfaat ketika terjadi keadaan darurat.
Selain penambahan hidran, DPRD menyoroti kemampuan jaringan distribusi air milik perusahaan daerah air minum (PDAM). Pasokan dan tekanan air perlu dipastikan mencukupi, terutama di lingkungan yang tidak dapat dijangkau langsung oleh armada pemadam berkapasitas besar.
Andi mengatakan, keterbatasan jaringan air dapat memperlambat pengisian ulang tangki kendaraan pemadam. Kondisi tersebut berisiko memperpanjang proses penanganan, terutama ketika kebakaran meluas dan membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan.
Karena itu, DPRD mendorong penyediaan dua hingga tiga tandon di setiap kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pembiayaannya akan diupayakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan daerah, perbankan, serta perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Persoalan berikutnya adalah keterbatasan akses jalan. Sejumlah permukiman di Tenggarong memiliki gang sempit yang tidak memungkinkan mobil pemadam berukuran besar masuk hingga titik kebakaran.
DPRD mengusulkan pengadaan kendaraan pemadam berukuran kecil dengan kapasitas tangki sekitar 1.500–3.000 liter. Armada tersebut diproyeksikan menjadi unit respons awal untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses kendaraan utama.
“Yang penting ada penanganan awal. Kebakaran sekecil apa pun harus bisa segera ditangani sebelum membesar,” kata Andi.
Dalam jangka panjang, DPRD juga mengusulkan pengadaan kendaraan operasional di setiap kelurahan. Rencana itu akan dibahas bersama pemerintah daerah melalui mekanisme penganggaran. Kendaraan tersebut diharapkan dapat membawa peralatan pemadam dan mempercepat respons awal di tingkat lingkungan.
Di sisi lain, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar diminta menyiapkan kajian penataan kawasan padat penduduk. Kajian tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur mitigasi, termasuk instalasi penampungan air dan akses bagi kendaraan darurat.
Danau Aji, Mangkurawang, dan kawasan Kartini menjadi beberapa wilayah di Tenggarong yang disebut perlu mendapat perhatian. Namun, DPRD menilai pemetaan risiko dan pembangunan fasilitas tidak semestinya hanya berpusat di ibu kota kabupaten.
Wilayah lain, seperti Muara Muntai, Kota Bangun, Anggana, dan Muara Badak, juga perlu masuk dalam perencanaan. Karakteristik permukiman dan akses sumber air di setiap daerah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis fasilitas yang dibutuhkan.
DPRD mendorong pemerintah kabupaten menyusun program mitigasi secara bertahap dengan cakupan seluruh 20 kecamatan. Pemerataan tersebut dinilai penting agar kemampuan penanganan kebakaran tidak bergantung pada kedekatan suatu wilayah dengan pusat layanan pemadam.
“Harapan kita bukan hanya di Tenggarong, tetapi 20 kecamatan juga mendapat perhatian yang sama. Kita tidak pernah tahu kapan musibah terjadi,” ujar Andi.
Rencana penambahan hidran dan fasilitas pendukung itu selanjutnya membutuhkan pemetaan teknis, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, serta dukungan anggaran. Tanpa tiga aspek tersebut, pemerataan sarana pemadam berisiko berhenti sebagai usulan tanpa menjawab persoalan di lapangan. (adv/dprdkukar)




