Ahmad Yani Dorong Audit Instalasi Listrik Permukiman untuk Tekan Risiko Kebakaran di Kukar

TENGGARONG – Pemeriksaan instalasi listrik di kawasan permukiman dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi kebakaran akibat jaringan yang rusak atau tidak lagi memenuhi standar keselamatan. Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendorong pemerintah daerah menggandeng PT PLN (Persero) melakukan pemeriksaan teknis, terutama pada rumah-rumah dengan instalasi listrik berusia tua.
Dorongan tersebut disampaikan Ahmad Yani setelah mengunjungi warga terdampak kebakaran di Gang Karya, Jalan Kartini, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Jumat, 16 Oktober 2026. Dalam kunjungan itu, ia bersama sejumlah anggota DPRD Kukar juga menyerahkan bantuan sembako kepada korban.
Menurut Ahmad Yani, pencegahan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan kompor dan tabung gas. Kondisi kabel, sambungan, serta komponen instalasi listrik di dalam rumah juga perlu mendapat perhatian karena kerusakan yang tidak terdeteksi dapat membahayakan penghuni.
“Jangan sampai masyarakat terus menggunakan instalasi yang sebenarnya sudah tidak layak. Keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama dalam pelayanan kelistrikan,” ujarnya.
Ia meminta PLN bersama pemerintah daerah memetakan kawasan permukiman yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Langkah tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi instalasi berisiko sebelum terjadi insiden, sekaligus menjadi dasar penanganan terhadap jaringan yang membutuhkan perbaikan.
Ahmad Yani juga menyoroti keluhan warga mengenai gangguan pasokan listrik di Tenggarong. Pemadaman bergilir disebut turut mengganggu aktivitas rumah tangga, termasuk penggunaan sejumlah perangkat elektronik.
Ia meminta PLN tidak hanya mengevaluasi distribusi listrik, tetapi juga menelusuri penyebab gangguan dan memastikan infrastruktur penyaluran tetap memenuhi standar operasional. Meski demikian, ia menekankan perlunya pemeriksaan teknis untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan antara gangguan pasokan listrik dan potensi kebakaran.
“Jangan menunggu ada kejadian baru dilakukan pemeriksaan. Kita perlu mengetahui lebih awal bagian mana dari infrastruktur kelistrikan yang berisiko dan harus segera ditangani,” kata dia.
DPRD Kukar berencana membahas persoalan tersebut bersama pemerintah daerah dan PLN. Koordinasi itu diharapkan menghasilkan langkah konkret, mulai dari pemeriksaan instalasi, pemeliharaan jaringan hingga edukasi keselamatan listrik bagi masyarakat.
Bagi Ahmad Yani, penanganan risiko kebakaran perlu diarahkan pada pencegahan, bukan semata-mata respons setelah bencana terjadi. Pemeriksaan berkala dan peningkatan pemahaman warga mengenai penggunaan listrik yang aman menjadi bagian penting untuk melindungi kawasan permukiman. (adv/dprdkukar)




