DPRD Kukar Dorong Penataan 228 PPPK Optimalisasi Berdasarkan Domisili

TENGGARONG – Sebanyak 228 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menanti penyesuaian lokasi penempatan. DPRD Kukar mendorong pemerintah daerah mengusulkan skema penataan berbasis domisili kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tetap memperhitungkan kebutuhan pegawai dan kualitas pelayanan publik.
Usulan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (12/10/2026). Rapat dipimpin anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar serta perwakilan PPPK optimalisasi.
Desman mengatakan, hasil konsultasi dengan BKN membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengajukan kembali penyesuaian penempatan pegawai. Karena itu, BKPSDM diminta segera menyiapkan pemetaan kebutuhan dan sebaran tenaga kerja sebagai dasar pengajuan.
“Dari BKN sudah jelas, kita sudah berkonsultasi. Tinggal daerah mengusulkan kembali ke BKN,” kata Desman seusai rapat.
Menurut dia, penataan tidak bisa semata-mata didasarkan pada jarak tempat tinggal pegawai. Pemerintah harus memastikan setiap instansi tetap memiliki jumlah tenaga kerja yang memadai agar pemindahan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelayanan masyarakat.
Desman juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan instansi asal dan kesediaan pegawai sebelum keputusan penempatan diambil. “Pemetaan yang akan ada nanti jangan sampai menurunkan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Selain penyesuaian lokasi kerja, RDP membahas persoalan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Desman menyebut PPPK optimalisasi di Kukar belum menerima komponen penghasilan tersebut. Usulan pemberian TPP, terutama bagi pegawai yang bertugas jauh dari domisili, akan dibahas dalam pertemuan lanjutan.
“Usulan itu tadi juga kita masukkan. Ternyata PPPK optimalisasi di Kukar tidak ada TPP-nya. Itu nanti kita bahas pada kesempatan berbeda,” katanya.
Ketua Koordinator Optimalisasi PPPK Kukar, Rudi Sofyan, berharap penataan penempatan dapat direalisasikan mulai Januari 2027. Menurut dia, kedekatan lokasi kerja dengan tempat tinggal akan membantu pegawai menjalankan tugas tanpa harus berjauhan dengan keluarga.
“Kami hanya meminta dioptimalisasi, mendekatkan keluarga dan domisili,” kata Rudi.
Berdasarkan pendataan kelompoknya, terdapat sekitar 228 PPPK yang mengharapkan perubahan lokasi penempatan. Namun, jumlah tersebut masih dapat berubah karena tidak semua pegawai bersedia dipindahkan.
Rudi meminta pemerintah daerah menggunakan tiga pertimbangan dalam proses pemetaan, yakni alamat domisili pegawai, kebutuhan instansi, dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan lain yang disampaikan dalam RDP berkaitan dengan pemberhentian dua PPPK. Rudi meminta BKPSDM mengevaluasi keputusan tersebut karena menurut kelompoknya, kedua pegawai tidak terlebih dahulu melalui tahapan pembinaan maupun menerima surat peringatan.
Kasus pertama melibatkan PPPK yang bertugas di Kecamatan Kembang Janggut. Rudi menjelaskan, pegawai tersebut menghadapi persoalan keluarga karena anaknya kerap sakit. Sebelumnya, yang bersangkutan disebut telah mendapatkan izin dari kepala instansi untuk membawa anaknya berobat ke Tenggarong.
Kasus kedua dialami PPPK asal Tenggarong yang ditempatkan di Samboja Barat. Pegawai tersebut mengalami kecelakaan hingga kendaraan pribadinya rusak berat. Padahal, kendaraan itu menjadi satu-satunya sarana transportasi untuk menuju tempat kerja.
Menurut Rudi, kondisi tersebut menyebabkan pegawai kesulitan memenuhi kehadiran secara rutin. Ketidakhadiran itu kemudian menjadi salah satu alasan pemberhentian karena dinilai sering tidak masuk kerja.
Atas dua kasus tersebut, kelompok PPPK meminta pemerintah daerah meninjau kembali proses pemberhentian dan memastikan seluruh tahapan telah sesuai dengan ketentuan administrasi kepegawaian. “Kami berharap pemberhentian itu diperiksa kembali, apakah sudah sesuai prosedur,” akhirinya. (adv/dprdkukar)




