ADVERTORIALBerita DaerahHEADLINEKutai KartanegaraTERKINI

DPRD Kukar Dorong Pembangunan Titik Hidran di Permukiman Rawan Kebakaran

TENGGARONG – Keterbatasan sumber air dan akses armada pemadam menjadi persoalan yang perlu diatasi untuk menekan risiko kebakaran di kawasan permukiman padat Kutai Kartanegara (Kukar). DPRD Kukar mendorong pembangunan 14 titik hidran, penyediaan tandon air, hingga penguatan armada pemadam di sejumlah wilayah rawan kebakaran.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kukar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan), BPBD, serta sejumlah perangkat daerah di Ruang Komisi I DPRD Kukar, Senin, 12 Oktober 2026. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut atas kebakaran di kawasan Segitiga Merah, Kelurahan Melayu, Tenggarong.

Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka, menyebut pemasangan hidran diprioritaskan di 14 titik yang membutuhkan dukungan sarana pemadam. Selain Segitiga Merah, kawasan Danau Aji, Gunung Jati, dan Jalan A.M. Alimuddin juga masuk dalam perhatian karena memiliki tingkat kerawanan kebakaran.

Persoalan utama di sejumlah kawasan tersebut bukan semata kepadatan bangunan, melainkan keterbatasan akses terhadap sumber air ketika petugas melakukan pemadaman. Kondisi ini berpotensi memperlambat penanganan dan meningkatkan risiko api menjalar ke bangunan lain.

“Sebanyak 14 titik terkait hidran kita fokuskan dulu di daerah tersebut. PDIM juga telah menyanggupi penyediaan pipa besarnya,” kata Akbar.

Selain jaringan hidran, DPRD mendorong penyediaan tandon air sebagai sumber pasokan alternatif. Kedua fasilitas tersebut diharapkan memperkuat kesiapan pemadaman, terutama di lingkungan yang tidak memiliki akses mudah menuju sungai atau sumber air lainnya.

Dari sisi pembiayaan, Akbar meminta pemerintah daerah tidak menunda seluruh pekerjaan hingga APBD 2027. Pembangunan yang memungkinkan dapat dimulai melalui swadaya, sedangkan kebutuhan anggaran lainnya bisa diperjuangkan melalui pergeseran anggaran, perubahan APBD, maupun dukungan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).

Namun, pembangunan infrastruktur tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan pemerintah. DPRD juga menemukan persoalan penerimaan masyarakat terhadap rencana penempatan pipa dan tandon di lingkungan permukiman.

Akbar meminta camat, lurah, dan pengurus rukun tetangga (RT) mengambil peran dalam menjembatani kebutuhan tersebut. Sosialisasi diperlukan agar warga memahami bahwa fasilitas pemadam merupakan bagian dari perlindungan lingkungan, bukan sekadar pembangunan infrastruktur.

“Forum RT dan camat bisa turun ke masyarakat untuk melakukan pendekatan secara persuasif. Kita petakan kawasan rawan yang membutuhkan penempatan pipa hidran dan tandon,” ujarnya.

Persoalan lain yang mengemuka dalam RDP ialah keterbatasan jangkauan armada pemadam. DPRD menerima masukan agar setiap kelurahan, terutama yang jauh dari pusat Kota Tenggarong, memiliki dukungan kendaraan pemadam yang lebih dekat dengan wilayah tugasnya.

Desa Rapak Lambur menjadi salah satu contoh wilayah yang membutuhkan perhatian. Jarak tempuh dari pusat kota berpotensi memperpanjang waktu kedatangan petugas ketika terjadi kebakaran. Dalam kondisi tertentu, keterlambatan tersebut dapat membuat api telanjur membesar sebelum penanganan dimulai.

“Kalau kebakaran terjadi di Rapak Lambur, sering kali saat menunggu mobil damkar dari Tenggarong, api telanjur tinggi,” akhiri Akbar. (adv/dprdkukar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button