Pendapatan Turun Hampir Rp6 T, DPRD Kaltim Minta Pemprov Lebih Ketat Pilih Program 2026
Realitasindo.com — Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan ruang fiskal pemerintah provinsi pada APBD 2026 akan jauh lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan daerah yang mendekati Rp6 triliun disebut menjadi tantangan utama dalam menyusun arah kebijakan pembangunan.
Hasanuddin menyebut tekanan pendapatan ini otomatis membuat nilai belanja harus disesuaikan dengan kemampuan serapan. Walaupun APBD 2026 tercatat sebesar Rp15,15 triliun, ia menilai penggunaannya tidak akan mencapai jumlah tersebut karena kapasitas serapan daerah cenderung bertahan di kisaran 90 persen.
“Penurunan pendapatan cukup signifikan, sehingga pemerintah perlu berhati-hati menentukan program. Tidak semua rencana bisa dieksekusi ketika ruang fiskal terbatas,” tutur Hasanuddin saat ditemui, Minggu (30/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa situasi tersebut mendorong pemerintah provinsi untuk menajamkan prioritas pembangunan. Program dengan dampak langsung bagi masyarakat harus berada di baris terdepan, sementara kegiatan yang kurang mendesak sebaiknya ditunda.
Menurutnya, pendidikan, layanan kesehatan, serta pemenuhan infrastruktur dasar menjadi sektor wajib yang harus tetap aman dari pemangkasan anggaran. Ketiga sektor itu dinilai berperan besar dalam menjaga pergerakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi indikator penting evaluasi pemerintah.
Hasanuddin juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor UMKM sebagai penyeimbang ekonomi daerah. Ia menilai pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan dan pendampingan yang konsisten agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah fluktuasi fiskal.(adv/DPRD Kaltim)
