Efisien dan Transparan, Pemkab Kutim Rumuskan Anggaran 2026 Berbasis Manfaat Publik
Realitasindo.com – Pemkab Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat strategi pembangunan daerah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang kini telah memasuki tahap akhir pembahasan.Kamis (27/11/2025),
Dalam rapat paripurna DPRD Kutim, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa arah penganggaran tahun depan dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kondisi pembangunan yang semakin menantang.
“Situasi pembangunan saat ini bergerak dinamis, sehingga kebijakan anggaran harus bisa mengikuti perubahan yang ada di tengah masyarakat,” ungkap Ardiansyah. Ia menekankan bahwa APBD tidak lagi bisa disusun secara rutinitas, karena Kutim menghadapi tuntutan percepatan pemerataan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah.
Bupati menjelaskan, sejumlah indikator utama menjadi pijakan dalam penyusunan APBD 2026. Mulai dari laju pertumbuhan penduduk yang memengaruhi kebutuhan fasilitas pelayanan, hingga perlunya peningkatan kapasitas sektor ekonomi produktif seperti pertanian, UMKM, dan jasa penunjang industri. Selain itu, beberapa infrastruktur esensial masih memerlukan dukungan anggaran untuk memastikan kelancaran akses publik antar-wilayah.
“Kita harus mengarahkan anggaran pada program yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat, bukan hanya sekadar ada dalam daftar kegiatan belaka,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada isu internal, pemerintah daerah juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan kondisi global yang dapat berdampak pada stabilitas pembangunan Kutim. Salah satunya terkait transformasi digital, ketahanan pangan, serta pengembangan sumber daya manusia yang harus dipacu untuk menjawab kebutuhan masa depan.
“APBD bagi kami bukan hanya catatan alokasi belanja, tetapi juga alat adaptasi fiskal untuk menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat,” tegas Ardiansyah.
Ia memastikan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi yang ketat. Pemerintah tidak ingin anggaran terbuang pada program yang tidak memiliki manfaat nyata.
Untuk itu, sektor pendidikan dan kesehatan tetap akan memperoleh prioritas penting dalam penganggaran, sejalan dengan visi peningkatan kualitas pelayanan publik. Begitu pula pembangunan fasilitas umum dan perbaikan akses jalan yang masih menjadi perhatian di sejumlah kecamatan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, fasilitas, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik,” tutupnya. (Adv/Diskominfo Kutim/Im).
