DPRD Kaltim Siap Kawal Usulan Kemenag: Pengawas Madrasah Minim, Insentif Belum Ada
Realitasindo.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengaku bakal mengawal serius permintaan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim terkait penambahan pengawas madrasah dan pemberian insentif bagi para pengawas.
Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan layanan pendidikan keagamaan yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025).
Permasalahan utama yang disodorkan Kemenag adalah keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan banyaknya madrasah dan luasnya wilayah pengawasan. Beberapa pengawas bahkan harus melintasi kecamatan hingga kabupaten lain karena area binaannya terlalu jauh dari domisili.
“Beban mereka sangat berat, cakupan pengawasannya luas, tapi jumlah SDM tidak memadai. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Ia menegaskan bahwa penambahan pengawas tetap berada di ranah kewenangan Kemenag RI. Meski begitu, DPRD Kaltim siap mendorong proses pemetaan kebutuhan hingga penyesuaian aturan supaya penguatan SDM pengawas dapat diprioritaskan.
Selain kekurangan tenaga, Kemenag juga menyoroti ketiadaan insentif bagi pengawas madrasah maupun pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah negeri. Padahal tugas mereka menuntut mobilitas tinggi dan biaya operasional yang tidak sedikit.
“Selama ini mereka harus keluar biaya sendiri untuk transportasi dan akomodasi. Pengawas di bawah Dinas Pendidikan dapat insentif, tapi pengawas madrasah tidak. Ini jelas ada ketimpangan,” terang Agusriansyah.
Kemenag juga meminta dukungan fasilitas kendaraan dan sarana mobilitas untuk menunjang kerja para pengawas. Berdasarkan regulasi, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki ruang untuk memberi dukungan anggaran tertentu.
DPRD Kaltim menegaskan seluruh masukan akan dituangkan dalam notulensi resmi dan diteruskan ke pimpinan DPRD serta Pemerintah Provinsi Kaltim. Komisi IV juga meminta Kemenag Kaltim melakukan komunikasi lanjutan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur agar kebijakan dukungan bagi pengawas dapat dibahas lebih konkret.(adv/DPRD Kaltim)
