May Day 2026, Buruh Kutim Kepung DPRD: Tolak Upah Murah hingga PHK Sepihak
Realitasindo.com– Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh “Garuda Kutai Timur Bersatu” menggelar aksi unjuk rasa sekaligus hearing di Gedung DPRD Kutai Timur (Kutim) , Jumat (1/5/2026).
Aksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) ini diwarnai penyampaian sejumlah tuntutan keras kepada DPRD dan pemerintah daerah.
Dalam pernyataan sikapnya, buruh menilai kinerja DPRD Kutai Timur belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap perlindungan hak-hak pekerja.
“Masih banyak pelanggaran hak normatif pekerja yang terjadi. DPRD dinilai belum berpihak kepada kepentingan buruh,” demikian isi pernyataan sikap yang disampaikan massa aksi.
Sejumlah tuntutan pun disuarakan, mulai dari penolakan sistem upah murah, tuntutan upah layak, hingga penghentian praktik PHK sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Tak hanya itu, buruh juga menolak sistem kerja alih daya (outsourcing) yang dianggap merugikan, serta mendesak perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal hingga 80 persen.
Massa juga meminta dibukanya ruang dialog antara DPRD, pemerintah daerah, dan serikat pekerja, serta mendorong keterlibatan tim deteksi dini ketenagakerjaan untuk menangani potensi konflik industrial.
Dalam hearing yang berlangsung, DPRD Kutai Timur menyatakan siap menampung aspirasi buruh melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan berjanji akan mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang bermasalah.
Selain itu, DPRD juga berkomitmen membentuk forum komunikasi rutin antara buruh dan pemerintah, serta menjaga hubungan industrial tetap kondusif.
Aksi May Day ini menjadi penegasan sikap buruh Kutai Timur dalam memperjuangkan hak-haknya sekaligus mendesak perbaikan sistem ketenagakerjaan di daerah.(*)
