Ekti Imanuel Tekankan Penyelesaian 27 Temuan APBD 2024
Realitasindo.com, Balikpapan — Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2024 saat membuka Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) di Balikpapan, Selasa (25/11/2025). Rapat ini digelar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan dihadiri seluruh perangkat daerah.
Dalam keterangan resminya, Ekti menyebut tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak boleh dipandang sebagai formalitas administrasi. Ia menegaskan bahwa penyempurnaan laporan keuangan daerah harus diarahkan pada penguatan sistem pengendalian intern serta peningkatan kepatuhan, bukan semata-mata mengejar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Rapat tersebut juga dihadiri jajaran pimpinan DPRD Kaltim lainnya, yakni Ketua Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Dari unsur Banggar, hadir sejumlah anggota seperti Yusuf Mustafa, Muhammad Husni Fahruddin, Abdulloh, Syarifatul Sya’diah, Sayid Muziburrachman, Sabaruddin Panrecalle, hingga Baharuddin Demmu dan Firnadi Ikhsan.
Sementara dari pihak eksekutif, Pemprov Kaltim diwakili oleh Asisten I Setdaprov Kaltim Sirajudin, Kepala Inspektorat Irfan Prananta, serta para kepala perangkat daerah lingkup Kaltim. Seluruhnya diminta memberikan penjelasan terkait progres tindak lanjut temuan BPK.
Ekti menekankan bahwa ada 27 temuan dan rekomendasi BPK RI yang harus segera dituntaskan Pemprov Kaltim.
Ia mengingatkan bahwa akuntabilitas pengelolaan APBD 2024 tidak hanya diukur dari hasil audit, tetapi dari sejauh mana perangkat daerah mampu memperbaiki kelemahan sistem dan memastikan tidak ada pengulangan temuan serupa.
Beberapa anggota Banggar bahkan mengusulkan agar status tuntas atau belum tuntasnya tindak lanjut rekomendasi BPK dijadikan indikator kerja perangkat daerah. Menurut mereka, langkah tersebut akan memperkuat disiplin pengelolaan anggaran dan mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan provinsi.
Ekti menegaskan, komitmen Banggar DPRD Kaltim adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya tetap harus bermuara pada kesejahteraan warga Benua Etam. Pengelolaan keuangan daerah harus akuntabel, transparan, dan menghasilkan manfaat yang nyata,” tandasnya.(adv/DPRD Kaltim)
