Aset Calon Kampus Unikarta Terbengkalai, DPRD Kukar Desak Penataan dan Percepatan Hibah

TENGGARONG – Ketidakjelasan pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kilometer 3 Jalan Poros Tenggarong–Samarinda membuat kawasan yang disiapkan untuk pengembangan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) belum berfungsi sebagaimana mestinya. Penataan kawasan dan percepatan hibah aset didorong agar lahan tersebut segera dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan tinggi.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai pembiaran kawasan berpotensi memperburuk kondisi bangunan dan lingkungan. Padahal, aset tersebut memiliki nilai strategis untuk memperluas fasilitas pendidikan Unikarta.
Persoalan itu menjadi perhatian Ahmad Yani setelah meninjau lokasi bersama perwakilan Yayasan Kutai Kartanegara dan Rektor Unikarta pada 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mempercepat proses hibah agar kewenangan pengelolaan kawasan memiliki kepastian hukum.
“Sayang sekali kalau aset yang sudah disiapkan untuk kepentingan pendidikan justru mengalami kerusakan karena tidak ada aktivitas dan pemeliharaan,” kata Ahmad Yani.
Menurut dia, penanganan kawasan tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada penyelesaian administrasi hibah. Pemerintah daerah bersama pihak kampus dapat mulai mengidentifikasi kebutuhan penataan dan menyiapkan kegiatan yang memungkinkan dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
Sejumlah aktivitas akademik, seperti praktikum dan kegiatan kemahasiswaan, dinilai dapat menjadi langkah awal menghidupkan kawasan. Untuk itu, Dinas Pendidikan diminta berkoordinasi dengan Unikarta membersihkan lingkungan dan memastikan area tersebut kembali terawat.
“Jangan sampai kawasan yang direncanakan menjadi pusat pendidikan justru terus dibiarkan tanpa pengawasan. Harus ada tindakan konkret untuk menghidupkannya,” ujarnya.
Ahmad Yani juga membuka opsi pengerahan alat berat untuk membersihkan lahan sekaligus membenahi akses jalan. Penataan fisik diperlukan agar kawasan lebih siap digunakan sebelum pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan secara bertahap.
Namun, pengembangan lokasi tidak cukup hanya melalui pembersihan lingkungan. Sejumlah infrastruktur dasar masih perlu disiapkan, mulai dari jaringan listrik, ketersediaan air bersih, akses jalan, hingga fasilitas umum dan sosial.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun rencana pengembangan berdasarkan kebutuhan kampus dan kemampuan fiskal daerah. Kepastian status aset melalui proses hibah juga menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan bentuk dukungan pemerintah selanjutnya.
“Kalau status aset sudah jelas, pemerintah dan pihak kampus bisa lebih leluasa menyusun langkah pengembangan. Tetapi kebutuhan infrastrukturnya juga harus dihitung agar pembangunannya terarah,” kata dia.
Selain persoalan pemanfaatan, Ahmad Yani menyoroti dugaan penggunaan kawasan tersebut sebagai tempat pembuangan limbah. Minimnya aktivitas dan pengawasan dikhawatirkan membuat lahan tidak lagi terjaga sesuai peruntukannya.
Dia meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memeriksa dugaan tersebut dan mengambil tindakan sesuai kewenangan masing-masing. Pengawasan diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus menjaga fungsi kawasan sebagai aset yang dipersiapkan bagi pengembangan pendidikan tinggi. (adv/dprdkukar)




