ADVERTORIALBerita DaerahHEADLINEKutai KartanegaraTERKINI

Tujuh Serikat Pekerja Keluhkan Hak Buruh ke DPRD Kukar, PHK via WhatsApp Jadi Sorotan

TENGGARONG – Ketidakpastian pemenuhan hak pekerja dan lemahnya pengawasan hubungan industrial mendorong tujuh serikat pekerja di Kutai Kartanegara (Kukar) mengadukan persoalan ketenagakerjaan ke DPRD. Aduan tersebut mencakup dugaan pelanggaran hak normatif, sistem alih daya yang bermasalah, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa prosedur yang semestinya.

Persoalan itu dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan perwakilan serikat pekerja di Ruang Komisi I DPRD Kukar, Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan dipimpin anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto.

Laporan yang disampaikan serikat pekerja memperlihatkan sejumlah persoalan yang masih membayangi hubungan industrial di daerah. Mulai dari pembayaran upah dan lembur, pemenuhan cuti melahirkan, hingga dugaan penggunaan skema outsourcing untuk mempermudah penghentian hubungan kerja.

Salah satu laporan yang mendapat perhatian ialah pemberitahuan PHK melalui aplikasi WhatsApp. Desman menilai mekanisme tersebut perlu diperiksa karena menyangkut kepastian prosedur dan perlindungan pekerja ketika hubungan kerja berakhir.

“Perusahaan menuntut produktivitas karyawan, tetapi untuk menyelesaikan hubungan kerja hanya melalui ponsel,” kata Desman.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penerimaan aduan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar perlu menelusuri laporan dan memastikan perusahaan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan ketenagakerjaan.

Selain pengawasan hubungan industrial, pembahasan juga menyinggung penetapan upah pekerja untuk 2027. DPRD meminta Dewan Pengupahan Kabupaten Kukar mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam proses penyusunan kebijakan pengupahan.

Desman menilai penetapan upah tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan formula regulasi. Kondisi ekonomi dan kebutuhan riil pekerja juga perlu menjadi pertimbangan agar besaran upah mampu menopang kehidupan sehari-hari.

Aspirasi serikat pekerja, menurut dia, perlu diakomodasi dalam pembahasan tersebut. Dengan demikian, kebijakan pengupahan tidak hanya menjadi keputusan administratif, tetapi turut mencerminkan kondisi pekerja di lapangan.

Persoalan hak normatif juga menjadi bagian dari laporan yang diterima DPRD. Beberapa di antaranya berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya hak cuti melahirkan dan pembayaran uang lembur. Sementara itu, praktik outsourcing diminta diperiksa agar tidak menjadi celah bagi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab terhadap pekerja.

DPRD meminta Disnakertrans Kukar menindaklanjuti setiap aduan berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Penelusuran diperlukan untuk memastikan persoalan yang dilaporkan memiliki dasar dan dapat ditangani melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial.

Desman mengatakan Komisi I DPRD Kukar akan mendalami berbagai persoalan tersebut. Hasil pembahasan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengawasan ketenagakerjaan.

“Komisi I DPRD akan mendalami dan mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi terkait ketenagakerjaan ini,” ujarnya. (adv/dprdkukar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button