ADVERTORIALBerita DaerahHEADLINEKutai KartanegaraTERKINI

Hibah Lahan 17 Hektare untuk Unikarta Kembali Dibahas, DPRD Kukar Dorong Penyelesaian Aset

TENGGARONG – Rencana pengembangan kampus kedua Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di Tenggarong Seberang masih bergantung pada kepastian status lahan milik pemerintah daerah. Setelah tertunda selama enam tahun, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mendorong penyelesaian hibah lahan seluas lebih dari 17 hektare kepada Yayasan Kutai Kartanegara (YKK).

Kepastian kepemilikan aset diperlukan agar yayasan dapat menyusun perencanaan pembangunan kampus secara legal dan terukur. Tanpa penyelesaian administrasi, pemanfaatan lahan untuk perluasan fasilitas pendidikan maupun pembukaan program studi baru berpotensi terkendala.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani itu menjadi bagian dari upaya melanjutkan proses pengalihan aset yang telah bergulir sejak 2020.

Lahan yang diusulkan untuk dihibahkan berada di Kilometer 3 Jalan Poros Tenggarong–Samarinda, Kecamatan Tenggarong Seberang. DPRD bersama pihak terkait menyepakati agar proses penyerahan kepada yayasan kembali dilanjutkan dengan memenuhi ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Ahmad Yani menilai, persoalan tersebut tidak semestinya terus berlarut karena berkaitan langsung dengan pengembangan lembaga pendidikan di daerah. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kesepakatan dalam rapat berlanjut menjadi penyelesaian administratif.

“Jangan sampai persoalan ini terus dibicarakan dari tahun ke tahun, tetapi tidak pernah sampai pada penyelesaian,” kata Ahmad Yani.

Sebelum hibah direalisasikan, DPRD berencana meninjau kondisi lahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Pemeriksaan itu diperlukan untuk memastikan kondisi fisik dan nilai aset yang akan dialihkan.

Penilaian juga mencakup bangunan yang pembangunannya menggunakan anggaran pemerintah daerah. Hasilnya akan menjadi salah satu dasar dalam proses administrasi hibah agar nilai aset yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain lahan di Tenggarong Seberang, RDP turut membahas aset kampus Unikarta di kawasan Gunung Kombeng, Kelurahan Melayu. Aset tersebut hingga kini belum resmi dihibahkan Pemkab Kukar. Nilainya diperkirakan mencapai Rp68 miliar berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam rapat.

Ahmad Yani menegaskan, pengalihan aset pemerintah harus didasarkan pada penilaian yang jelas, bukan sekadar kesepakatan antara pemerintah daerah dan yayasan. “Jangan sampai ketika aset diserahkan, nilai dan dasar penyerahannya justru tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ketua Yayasan Kutai Kartanegara, Agus Setia Gunawan, berharap pembahasan dalam RDP kelima tersebut dapat memperjelas tahapan penyelesaian hibah. Yayasan menyatakan bersedia memenuhi persyaratan tambahan apabila masih terdapat dokumen yang perlu dilengkapi.

Agus mengatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan mengenai kekurangan dokumen administrasi dari pemerintah daerah. Karena itu, yayasan masih menunggu kejelasan tahapan yang harus ditempuh agar proses penyerahan aset tidak kembali tertunda.

“Yang kami perlukan sekarang adalah kejelasan proses. Jika memang ada persyaratan tambahan, kami siap menindaklanjutinya,” kata Agus.

Bagi Unikarta, lahan di Tenggarong Seberang diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan kampus kedua. Rencana tersebut berkaitan dengan keterbatasan daya tampung kampus utama di Jalan Gunung Kombeng yang kini menampung lebih dari 3.000 mahasiswa.

Agus menyebut, perluasan kawasan pendidikan diperlukan untuk mengimbangi kebutuhan ruang perkuliahan sekaligus membuka peluang pengembangan bidang akademik baru. Yayasan juga mulai mempertimbangkan penambahan program studi, termasuk kedokteran dan teknik.

Menurut dia, pengembangan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas Unikarta sebagai perguruan tinggi yang telah berusia 42 tahun dan memiliki lebih dari 32.000 alumni.

“Jangan sampai keterbatasan fasilitas membuat pengembangan akademik berjalan lambat. Kami ingin Unikarta memiliki ruang untuk tumbuh dan menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat,” ujarnya.

Rektor Unikarta, Ince Raden, juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pengalihan aset. Menurut dia, kejelasan status lahan menjadi prasyarat penting sebelum yayasan dapat merealisasikan rencana pembangunan kampus.

“Kami berharap aset ini segera diserahkan kepada Yayasan Kutai Kartanegara agar pengembangan Unikarta dari tahun ke tahun bisa berjalan sesuai rencana,” akhiri Ince. (adv/dprdkukar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button