Gedung Jantung RS Kanujoso Terancam Tak Optimal, DPRD Kaltim Ingatkan Risiko Layanan Terhambat
Realitasindo.com — Pemanfaatan Gedung Jantung Terpadu di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo kembali diperbincangkan publik. Infrastruktur kesehatan yang digadang sebagai pusat layanan jantung modern itu dinilai belum siap beroperasi maksimal karena kebutuhan anggarannya belum seluruhnya terpenuhi. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat pelayanan bagi pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyebut masih ada sejumlah sarana penting di dalam gedung yang belum didukung pendanaan memadai. Padahal, permintaan layanan jantung terus meningkat seiring tingginya rujukan dari rumah sakit kabupaten/kota.
“Kalau kebutuhan anggarannya tidak segera dipenuhi, fungsi gedung ini bisa tersendat. Dan masyarakat yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya Sabtu (6/12/2025)
Menurutnya, keberadaan fasilitas ini seharusnya menjadi tonggak peningkatan layanan jantung di Kaltim. Namun, tanpa alat yang lengkap dan dukungan biaya operasional, rumah sakit akan kesulitan memenuhi standar pelayanan yang diharapkan. Damayanti menilai hal ini bisa memperpanjang antrean pasien dan membuat masyarakat terpaksa mencari layanan ke luar daerah.
Politisi PKB itu menambahkan bahwa investasi kesehatan seperti ini tidak bisa diabaikan. Ia menekankan perlunya komitmen pendanaan yang jelas agar fasilitas yang sudah dibangun dapat memberikan manfaat maksimal.
“Ini investasi jangka panjang, jangan sampai mubazir karena tidak dibarengi pendanaan yang cukup,” tegasnya.
Di sisi lain, lonjakan pasien jantung di Kaltim digambarkan sebagai sinyal bahwa fasilitas ini harus segera difungsikan dengan optimal. Keterlambatan penyediaan sarana bisa memperbesar beban rumah sakit yang selama ini menangani kasus jantung dengan kapasitas terbatas.
DPRD Kaltim disebut telah menerima berbagai laporan dari masyarakat yang berharap gedung tersebut segera beroperasi penuh. Namun, tanpa penyelesaian persoalan anggaran, target tersebut sulit dicapai. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar kebutuhan teknis dan medis dapat terpenuhi.(adv/DPRD Kaltim)
