Pembangunan Sekolah Baru Mandek di Kaltim, Komisi IV Kritik Ketidaksiapan Daerah
Realitasindo.com – Komisi IV DPRD Kaltim menyoroti lambatnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di sejumlah wilayah. Meski kebutuhan sekolah tingkat menengah terus meningkat, banyak proyek tak kunjung dimulai karena dokumen teknis dari kabupaten/kota tidak kunjung lengkap. Kondisi ini dinilai menghambat upaya memperluas akses pendidikan berkualitas.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan bahwa sebagian besar proposal pembangunan berhenti di tahap awal akibat lemahnya persiapan daerah.
“Banyak usulan masuk, tapi dokumennya tidak lengkap. Akhirnya proyek tidak bisa jalan dan hanya jadi daftar tunggu,” ujar Andi.
Dalam rapat koordinasi dengan Disdikbud Kaltim, Andi menyebut masalah administrasi bukan sekadar teknis, melainkan persoalan komitmen. Ia menilai kabupaten/kota perlu lebih serius dalam memastikan kesiapan legalitas lahan sebelum meminta anggaran pembangunan sekolah.
“Selama lahan belum clear, mustahil USB bisa dibangun. Ini harus selesai di tingkat daerah,” tegasnya.
Mandeknya pembangunan ini berdampak langsung pada daerah yang memang kekurangan sekolah, salah satunya Balikpapan. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat daya tampung sekolah menengah tidak lagi mencukupi. Banyak siswa akhirnya tersebar jauh dari tempat tinggal karena tidak ada sekolah baru yang bisa menampung mereka.
Berbeda dengan Balikpapan, Samarinda menghadapi masalah kapasitas yang timpang antar sekolah. Sejumlah sekolah besar menampung ribuan pelajar, termasuk SMA Negeri 2 yang disebut menerima siswa dari dua kecamatan sekaligus. Ketidakseimbangan ini membuat pemerataan fasilitas menjadi semakin mendesak.
Komisi IV menilai pemerintah provinsi dan daerah harus duduk bersama untuk memperbaiki alur perencanaan USB. Mereka menekankan perlunya mekanisme verifikasi yang lebih ketat agar usulan pembangunan tidak lagi macet di tahap administrasi. Tanpa itu, kebutuhan ruang belajar dipastikan makin tertinggal dibanding pertumbuhan siswa.
Dalam waktu dekat, DPRD Kaltim akan menyusun rekomendasi strategis untuk mendorong sinkronisasi data kebutuhan sekolah di tiap daerah. Harapannya, pembangunan sekolah baru bisa dieksekusi lebih cepat dan tidak lagi terbentur masalah dokumen yang seharusnya dapat diselesaikan sejak awal.(adv/DPRD Kaltim)
