DPRD Kaltim Ingatkan Pemerintah: Beban Kerja ASN Berat, Kesejahteraan Harus Diimbangi
Realitasindo.com – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti kondisi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja harian mereka. Anggota DPRD Kaltim, M. Husni Fakhruddin, menyebut ASN memegang peran vital dalam menjalankan berbagai program daerah, sehingga peningkatan kesejahteraan menjadi hal yang mendesak untuk diperhatikan.
Husni mengatakan bahwa ASN di sektor kesehatan dan pendidikan menghadapi tekanan paling tinggi. Tugas mereka semakin luas seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, sementara jumlah personel tidak selalu berbanding dengan volume pekerjaan. Hal ini membuat banyak ASN bekerja dalam kondisi yang kurang ideal.
“Kalau kesejahteraan mereka diperbaiki, motivasi dan semangat kerjanya pasti ikut terangkat,” kata Husni melalui keterangan resminya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang mulai menaikkan gaji secara bertahap, namun menilai daerah juga perlu mengambil peran tambahan.
Menurutnya, rendahnya pendapatan dibanding sektor swasta membuat sebagian ASN kehilangan gairah dalam melayani masyarakat. Padahal, pelayanan publik menuntut respons cepat dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Ia berharap pemerintah daerah semakin peka terhadap kebutuhan para pegawai.
Selain kesejahteraan, Husni juga menyinggung pentingnya peningkatan kemampuan kerja ASN. Beban kerja tinggi tanpa dibarengi peningkatan kapasitas akan berdampak pada menurunnya kualitas layanan. Ia menilai pelatihan berkelanjutan merupakan kebutuhan wajib, bukan sekadar program tambahan.
“ASN itu bekerja di posisi strategis. Kalau mereka tidak dibekali keterampilan yang cukup, program pemerintah berjalan setengah-setengah,” ujarnya.
Ia menilai konsistensi pembinaan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas birokrasi.
Husni juga mengingatkan bahwa ASN bukan hanya pekerja administrasi, tetapi motor penggerak program prioritas daerah. Tenaga kesehatan dan pendidik, baik ASN maupun non-ASN, menjadi wajah pelayanan pemerintah yang paling sering bertemu masyarakat. Karena itu, faktor kesejahteraan dan dukungan kerja layak harus menjadi perhatian utama. (adv/DPRD Kaltim)
