Di Penutupan Plastana 2025, Ketua Adat Kutim Ingatkan Pemerintah Soal APBD dan CSR
Realitasindo.com – Penutupan Festa Adat Plastana 2025 pada Sabtu malam (6/12/2025) tidak hanya menjadi rangkaian akhir prosesi adat, tetapi juga momentum penyampaian masukan keras dari Ketua Adat Besar Kuta Kutai Timur (Kutim), H. Sayid Abdal Nanang, kepada pemerintah daerah dan perusahaan tambang.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kebijakan yang lebih nyata, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Namun sehari sebelumnya, pada acara pembukaan Jumat malam (5/12/2025), Wakil Bupati Kutim, H. Mahyunadi, telah menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan pelestarian adat.
“Pelas Tanah adalah akar identitas masyarakat Kutai Timur. Pemerintah hadir untuk memastikan budaya kita terus berkembang, tidak pudar oleh zaman,” ujarnya.
Mahyunadi juga menekankan pentingnya menanamkan nilai budaya kepada generasi muda. “Acara ini bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat bahwa kita memiliki warisan besar yang harus dijaga bersama,” tegasnya. Ia turut mengajak masyarakat menunjukkan kepedulian sosial terhadap daerah lain yang sedang tertimpa musibah.
“Mari kita panjatkan doa untuk saudara kita di Sumatra, semoga diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian,” imbuhnya.
Sementara itu pada malam penutupan, Ketua Adat Besar Kutai Kutim, H. Sayid Abdal Nanang, langsung menyoroti pengelolaan APBD Kutim yang menurutnya perlu lebih maksimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.
“APBD Kutai Timur besar, tetapi harus benar-benar dibuktikan manfaatnya untuk rakyat. Jangan sampai keserakahan membuat pejabat menjadi tersangka dan memalukan keluarga,” tegas Nanang.
Ia juga mengangkat persoalan kemacetan di Sangatta yang semakin parah. Pemerintah diminta mengambil langkah konkret melalui pembangunan jalan alternatif serta penataan arus kendaraan perusahaan.
“Perusahaan seharusnya memiliki terminal sendiri. Mobil perusahaan jangan masuk kota supaya tidak mengganggu masyarakat,” katanya. Terkait kontribusi perusahaan tambang, Nanang menilai alokasi CSR masih jauh dari cukup. “CSR jangan hanya 50 miliar. Seharusnya 250 miliar atau lebih, dan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya lantang.
Salah satu usulan prioritas yang ia tekankan adalah pengerukan Muara Sangatta yang kini dangkal dan dianggap memperparah banjir di tiga kecamatan. Menurutnya, program tersebut sangat mungkin dilakukan melalui CSR tanpa membebani APBD.
Menutup sambutannya, Nanang mengingatkan pentingnya integritas aparatur negara. “Saya berharap tahun depan tidak ada lagi pejabat Kutai Timur yang tertangkap tangan. Mari bekerja jujur dan menjaga kehormatan daerah kita,” pungkasnya.(adv/Diskominfo Kutim/Ridwan)
