Dewan Kaltim Nilai Pemangkasan DBH 2026 Tak Adil bagi Daerah Penghasil
Realitasindo.com- Rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat pada 2026 memunculkan penilaian ketidakadilan bagi Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut dianggap bertolak belakang dengan peran besar Kaltim sebagai daerah penyumbang energi nasional, terutama ketika sektor batu bara saat ini sedang berada pada fase menurun. Kondisi itu membuat kekuatan fiskal daerah semakin rentan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengkritik langkah pemerintah pusat yang dinilainya tidak mempertimbangkan beban pembangunan yang harus ditanggung daerah.
Ia menyebut pengurangan DBH itu akan langsung berdampak pada perencanaan anggaran.
“Pemangkasan sebesar ini membuat perhitungan kita berubah total. Banyak kegiatan yang harus disesuaikan,” ucapnya, Kamis (3/12/2025).
Nurhadi menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan situasi ekonomi nasional yang telah berada pada jalur pemulihan. Menurutnya, kebijakan semacam ini seharusnya diambil ketika fiskal dalam keadaan tertekan, bukan pada saat indikator ekonomi menunjukkan tren positif.
Ia menilai argumen pemerintah pusat belum cukup kuat untuk menjelaskan urgensi kebijakan itu.
Masyarakat pun disebut ikut mempertanyakan keadilan kebijakan tersebut. Dalam berbagai pertemuan dengan warga, Nurhadi mendengar keluhan terkait minimnya perhatian pusat terhadap daerah penghasil. Banyak yang menilai pemangkasan DBH justru membuat pembangunan di Kaltim kembali tertinggal, terutama pada proyek-proyek berskala besar.
Di sisi lain, Nurhadi mengingatkan daerah agar tidak terjebak pada sikap reaktif. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim memperbaiki tata kelola pendapatan agar tidak terus bergantung pada transfer pusat. Pajak alat berat disebut sebagai salah satu sumber yang sebenarnya memiliki peluang besar namun belum digarap secara optimal.
Menurutnya, ruang peningkatan PAD sangat terbuka sepanjang pengawasan dan pendataan dilakukan lebih disiplin.
“Jangan langsung berpikir membuat pajak baru. Yang sudah ada saja belum maksimal,” katanya.
Ia menyebut optimalisasi merupakan langkah paling realistis mengingat situasi ekonomi yang sedang tidak menentu.(adv/DPRD Kaltim)
