Pemerataan di Kutim Tersendat, DPRD Kaltim Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Realitasindo.com – Pemerataan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi perhatian setelah sejumlah proyek di wilayah terpencil dilaporkan berjalan lamban. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat pembangunan infrastruktur dasar tak semudah yang digagas dalam perencanaan. Banyak desa masih bergantung pada akses sungai dan jalan tanah, sehingga layanan publik tak kunjung maksimal.
Sejumlah warga di pedalaman Kutim masih menghadapi hambatan mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, hingga listrik. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang cukup lebar antara kawasan perkotaan dan desa terpencil. Pemerintah daerah disebut tidak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi tantangan tersebut.
DPRD Kalimantan Timur (Kaltim)menyampaikan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor agar pembangunan bisa menjangkau wilayah yang selama ini tertinggal. Sinergi antara pemda, perusahaan, dan masyarakat dinilai menjadi elemen penting untuk memastikan pembangunan tidak berat sebelah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai pendekatan pembangunan di Kutim harus mempertimbangkan kondisi lapangan secara nyata.
“Wilayah pedalaman punya tantangan tersendiri. Perencanaan harus realistis melihat kondisi medan,” ujar Syarifatul Senin (1/12/2025).
Ia menegaskan perusahaan yang beroperasi di sekitar Kutai Timur memiliki peran besar melalui program CSR. Menurutnya, bantuan perusahaan seharusnya difokuskan pada penyediaan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar yang belum memadai, bukan hanya kegiatan seremonial.
“Jangan sampai pembangunan berhenti di lingkar tambang saja. Warga di luar kawasan industri pun punya hak atas pembangunan,” lanjutnya.
Ia meminta agar CSR diarahkan pada kebutuhan jangka panjang yang benar-benar mempersempit kesenjangan pembangunan.(adv/DPRD Kaltim)
