APBD Kaltim 2026 Anjlok, Fraksi Gerindra Soroti Aset Daerah yang Mandek Sumbang PAD
Realitasindo.com – Penurunan drastis dalam rancangan APBD Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 memicu sorotan tajam dari Fraksi Gerindra DPRD Kaltim. Dari dokumen RAPBD yang disampaikan Pemprov, nilai anggaran terpangkas hingga berada di kisaran Rp15,15 triliun jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,35 triliun.
Abdul Rakhman Bolong, juru bicara Fraksi Gerindra, menilai turunnya postur anggaran itu menandakan perlunya pembenahan serius di sisi pendapatan.
Ia memaparkan bahwa proyeksi pendapatan daerah 2026 berada pada angka Rp14,252 triliun, dengan PAD sebagai komponen terbesar sebesar Rp10,735 triliun.
Dari PAD itu, pemerintah menargetkan pajak daerah Rp9,67 triliun, retribusi Rp1,2 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp432,26 miliar, serta lain-lain PAD sah senilai Rp127,39 miliar.
“Jika dibandingkan, pendapatan daerah sebelumnya Rp19,14 triliun lalu turun menjadi Rp14,25 triliun. Selisihnya hampir Rp5 triliun,” ujar Rakhman dalam paripurna penyampaian pandangan fraksi di Gedung B DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025) malam.
Gerindra menilai salah satu persoalan utama adalah aset-aset milik daerah yang kini dikelola pihak ketiga, tetapi tidak menghasilkan kontribusi memadai. Menurut mereka, kondisi ini membuat potensi pendapatan justru terabaikan.
“Kerja sama yang tidak memberikan nilai bagi daerah harus dievaluasi. Bila tidak efektif, sudah semestinya dihentikan,” ucapnya.
Fraksi tersebut juga mendesak pemerintah memperkuat layanan pajak, termasuk mendorong sistem pembayaran berbasis digital yang lebih mudah diakses masyarakat. Selain mendorong inovasi, pemberian insentif bagi wajib pajak yang disiplin juga diusulkan.(adv/DPRD Kaltim)
