Bupati Kutim Perintahkan Percepatan Kinerja dan Penyerapan APBD untuk Hindari Penumpukan
Realitasindo.com- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah berupaya mempercepat kinerja dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Hingga akhir November, realisasi penyerapan APBD baru mencapai 45 persen. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh stagnasi program, melainkan penyesuaian kebijakan belanja agar lebih tepat sasaran.
Ardiansyah menjelaskan bahwa beberapa kegiatan perlu ditata ulang untuk mengakomodasi kebutuhan prioritas daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Penyesuaian dan pergeseran anggaran dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Beberapa program memang perlu dievaluasi kembali. Kami melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran supaya manfaatnya bisa lebih terasa langsung bagi masyarakat,” ujar Ardiansyah usai Upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Halaman Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Senin (1/12/2025).
Dinamika anggaran juga dipengaruhi oleh pembayaran Tunjangan Dana Fungsional (TDF) dan kebijakan efisiensi yang mengharuskan pemerintah melakukan pergeseran pos belanja. Proses pembahasan penyesuaian ini memakan waktu dan berdampak pada lambatnya realisasi penyerapan.
Tahap perubahan anggaran telah dijalankan pada Oktober lalu. Pemerintah Kabupaten Kutim menargetkan seluruh mekanisme administratif dapat diselesaikan dalam satu hingga dua bulan ke depan agar program dapat segera dilaksanakan.
Menanggapi isu potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Bupati menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi masalah selama dana fisiknya tetap terjaga dan tidak digunakan untuk pos lain di luar peruntukannya.
Untuk menghindari keterlambatan serupa di tahun mendatang, Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memulai pelaksanaan program lebih awal. Ia menargetkan kegiatan sudah berjalan mulai Februari atau paling lambat Maret.
“Tahun depan saya minta kegiatan sudah bergerak mulai Februari. Paling lambat Maret semuanya harus berjalan. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru dikejar,” tegasnya.
Dengan percepatan kinerja dan penyerapan APBD, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan tepat sasaran kepada masyarakat.( Adv Diskominfo Kutim/ im)
