Ananda Emira Moeis Soroti Stunting di Kaltim
Realitasindo.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, menyoroti tingginya angka stunting di Kaltim yang masih berada di kisaran 22 persen. Menurutnya, kondisi ini jauh di atas standar nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen, sehingga membutuhkan langkah cepat dan terukur.
“Generasi sehat adalah fondasi Indonesia Emas 2045. Tapi data stunting kita masih 22 persen. Angka ini terlalu tinggi dan kita tidak boleh tinggal diam,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut melalui keterangannya.
Ananda menekankan pentingnya memperkuat tenaga kesehatan di lapangan, terutama di puskesmas dan posyandu yang menjadi garda terdepan pencegahan stunting. Ia menyebut jumlah ahli gizi di Kalimantan Timur masih sangat minim, dengan rasio hanya 13 orang per 100.000 jiwa. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian utama agar intervensi penanganan stunting dapat berjalan optimal.
Ia menambahkan bahwa Kaltim membutuhkan kolaborasi berkelanjutan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
“Dengan kepedulian dan kerja bersama, kita bisa wujudkan generasi emas yang sehat dan cerdas,” ujarnya.
Sebelumnya, prevalensi stunting di Kaltim yang mencapai 22,2 persen pada 2024 menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi. Angka tersebut masih berada di atas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan jauh dari target nasional yang ingin dicapai beberapa tahun ke depan.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam Dialog Publika bertema “Penguatan Intervensi Penanganan Stunting di Kaltim” yang digelar di Studio 2 TVRI Kaltim, Senin (24/11/2025). Seno menyatakan keyakinannya bahwa angka stunting dapat ditekan melalui intervensi terpadu antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Seno menjelaskan fokus penanganan diarahkan pada 1.000 hari pertama kehidupan, terutama ibu hamil dan bayi usia 0 hingga 11 bulan yang paling rentan mengalami stunting. Pemprov Kaltim melakukan sejumlah langkah, mulai dari pemeriksaan dan deteksi dini bagi ibu hamil untuk mengidentifikasi risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK), hingga pemberian makanan tambahan, vitamin, dan berbagai bantuan kesehatan dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan DP3A.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat edukasi mengenai pola pencegahan stunting, termasuk mengadopsi praktik edukasi yang dinilai berhasil di Kutai Kartanegara dan Bontang. Pemprov turut menggelar rapat koordinasi berkala dengan seluruh kabupaten/kota untuk memantau perkembangan, mengukur penurunan angka stunting setiap bulan, serta mengevaluasi kinerja posyandu.(adv/DPRD Kaltim)
