DPRD Kaltim Pertanyakan Ketimpangan Insentif Pengawas Madrasah
Realitasindo.com, – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti persoalan klasik yang kembali mencuat yaitu ketimpangan insentif bagi pengawas madrasah. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut para pengawas di bawah Kementerian Agama (Kemenag) hingga kini belum memperoleh insentif dari pemerintah daerah.
Hal itu terungkap setelah Komisi IV bertemu dengan sejumlah pengawas madrasah Kemenag Kaltim. Dalam pertemuan itu, para pengawas mengadukan beratnya tugas lapangan yang tidak sebanding dengan fasilitas dan dukungan anggaran yang mereka terima.
“Pengawas madrasah belum memperoleh insentif dari pemerintah provinsi. Sementara rekan mereka di bawah Dinas Pendidikan sudah mendapatkan secara rutin. Perbedaan ini jelas menimbulkan ketimpangan,” ujar Darlis, Rabu (26/11/2025).
Ia menambahkan, sebagian pengawas bahkan harus menangani pengawasan hingga 20 sekolah. Kondisi tersebut membuat beban kerja menumpuk, sementara dukungan sarana dan tunjangan nyaris tidak ada.
“Dengan tanggung jawab sebesar itu, tentu mereka butuh dukungan nyata agar pengawasan berjalan optimal,” ucapnya.
Para pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam berharap Pemprov Kaltim dapat mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD untuk memperbaiki kondisi ini. Menurut mereka, keberadaan insentif menjadi bagian penting dalam menjaga mutu pendidikan di madrasah.
Darlis memastikan Komisi IV akan mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah cepat dan terukur. Ia menilai penyetaraan insentif bukan hanya soal keadilan, melainkan upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan di Kaltim.
“Kami ingin tidak ada lagi perbedaan perlakuan antarinstansi. Semua harus mendapatkan dukungan yang setara,” tegasnya. (adv/DPRD Kaltim)
