DPRD Kaltim Minta Perusda Kelola Alur Sungai demi Dongkrak PAD
Realitasindo.com, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta perusahaan daerah (Perusda) mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan alur sungai yang selama ini banyak dimanfaatkan kapal-kapal besar. Langkah itu dinilai penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal.
Dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025), Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti minimnya peran pemerintah daerah dalam jasa pemanduan kapal. Padahal, menurutnya, ada setidaknya 10 jembatan di Kaltim yang menjadi titik lalu lintas kapal besar dan membutuhkan layanan pilotage serta assist.
“Yang dikelola pemerintah baru Jembatan Mahakam. Kapal yang lewat pun hanya sekitar 5 sampai 7 per hari. Sisanya dikerjakan pihak luar, mulai ormas sampai perusahaan swasta,” kata Hasanuddin.
Ia menilai pola tesebut perlu diubah. Seluruh kontrak pemanduan, sambungnya, seharusnya berada di bawah Perusda. Setelah itu, Perusda dapat berkolaborasi dengan Pelindo untuk memastikan layanan tetap sesuai regulasi sekaligus memberikan pemasukan ke kas daerah.
Hasanuddin juga menyebut sejumlah titik yang berpotensi mendatangkan pendapatan, seperti Jembatan Mahkota II, Mahulu, Jembatan Kukar, Martadipura, Sanga-Sanga, Kutai Lama, Cerocok, hingga area tikungan GP yang kerap menimbulkan insiden kapal.
“Semua itu dibangun pakai APBD. Sayang kalau tidak menghasilkan apa-apa untuk daerah. Kalau Perusda yang mengelola, paling tidak ada pendapatan resmi yang kembali ke pemerintah,” ujarnya.(adv/DPRD Kaltim)
