Dewan Kaltim Minta Pemprov Evaluasi Menyeluruh Program Gratispol
Realitasindo.com, Samarinda – Program Gratispol kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta Pemprov Kaltim melakukan evaluasi komprehensif terkait implementasi program tersebut, terutama pada skema bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
Permintaan ini muncul setelah proyeksi anggaran Gratispol pada 2026 disebut akan menembus Rp1,4 triliun. Menurut Agusriansyah, besarnya alokasi anggaran harus diiringi dengan dasar regulasi yang kuat serta tata laksana yang matang.
“Untuk bantuan pendidikan, perlu ada analisis mendalam dan penyesuaian regulasi. Saya melihat perlu ada payung hukum berupa peraturan daerah. Selain itu, cakupan penerima bantuan kini meluas hingga mahasiswa semester delapan, dan ini punya tantangan tersendiri,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Agusriansyah mengungkap masih banyak persoalan teknis yang terjadi di lapangan, salah satunya keterlambatan pencairan anggaran pembayaran UKT. Dari 53 perguruan tinggi yang bekerja sama, baru tujuh PTN yang sudah menerima pencairan. Kondisi ini terjadi karena proses penganggaran dan realisasi dana pemerintah membutuhkan waktu lebih lama dibanding jadwal pembayaran kuliah.
“UKT biasanya harus dibayar Januari, sementara realisasi anggaran pemerintah paling cepat baru keluar Februari. Ini berpotensi membuat mahasiswa menunggu terlalu lama atau terpaksa bayar duluan,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya perbaikan alur pencairan agar mahasiswa tidak kembali terbebani di awal semester. Selain itu, perguruan tinggi juga diminta melengkapi berkas sesuai ketentuan agar proses pembayaran tidak lagi terhambat.
“Yang penting mahasiswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima Gratispol tidak harus keluar uang di awal. Ini keluhan yang paling sering disampaikan para orang tua,” tambahnya.(adv/DPRD Kaltim)
DPRD Kaltim: Kuota Tidak Sinkron, Aturan KTP 3 Tahun Hambat Mahasiswa Gratispol
Realitasindo.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengkritisi langsung sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan Gratispol. Ia menegaskan ada ketimpangan nyata antara kebijakan di atas kertas dan kondisi yang terjadi di kampus.
“Kuota yang diberikan pemerintah tidak sama dengan yang didistribusikan. Kampus memang sudah mengumumkan daftar penerima UKT Gratispol, tetapi masih ada mahasiswa baru yang tidak mendapat bantuan itu,” kata Agusriansyah, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, persoalan tidak berhenti di situ. Aturan yang mewajibkan penerima bantuan memiliki KTP Kaltim minimal tiga tahun juga menjadi kendala. Banyak mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Kaltim, tetapi belum memenuhi syarat tersebut.
“Tidak semua calon mahasiswa sudah tiga tahun berdomisili di Kaltim. Ini jadi masalah serius dan perlu dicarikan penyelesaian,” tegasnya.
Politisi PKS itu menambahkan bahwa evaluasi Gratispol juga harus menyentuh aspek keberlanjutan lulusan. Ia menekankan pentingnya penyesuaian jurusan dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan tidak justru menambah angka pengangguran.
“Pemerintah jangan hanya bicara akses pendidikan. Yang lebih penting adalah bagaimana lulusan bisa terserap dunia kerja. Proyeksi jurusan lima sampai sepuluh tahun ke depan harus disiapkan,” tuturnya.
Agusriansyah mendorong pemerintah menyiapkan program pembekalan hingga kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja bagi lulusan Gratispol. Menurutnya, program pendidikan baru akan benar-benar efektif jika terhubung dengan kebutuhan pembangunan di Kaltim.(adv/DPRD Kaltim)
