APBD Turun Jadi Rp15 Triliun, Legislator Dorong Kolaborasi Pemprov–Kukar Atasi Ketergantungan SDA
Realitasindo.com– Penurunan APBD Kaltim pada 2026 yang menyusut hingga sekitar Rp6 triliun dari tahun sebelumnya membuat DPRD Kaltim meminta pemerintah daerah memperkuat strategi pendapatan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, mengatakan situasi ini tidak boleh dibiarkan tanpa langkah mitigasi yang jelas.
Menurutnya, daerah seperti Kutai Kartanegara selama ini terlalu bergantung pada sektor sumber daya alam. Ketika penerimaan turun, daerah menjadi rentan.
“Ini momentum untuk memperbaiki struktur pendapatan. Kita tidak bisa terus berharap pada SDA,” kata Husni.
Ia menilai masih banyak potensi pajak yang belum tergarap optimal, terutama dari aktivitas perusahaan tambang dan industri besar. Pajak alat berat, pajak kendaraan operasional, hingga pajak BBM semestinya bisa ditingkatkan melalui pendataan yang lebih ketat.
“Perusahaan besar yang beroperasi di Kukar memiliki aktivitas yang sangat tinggi. Di sana ada peluang pajak yang harus diambil pemerintah daerah maupun provinsi,” ujarnya.
Husni juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pendataan dan inventarisasi potensi pajak tidak bisa hanya dibebankan kepada provinsi.
“Pemerintah kabupaten juga harus aktif membantu. Inventarisasi harus dilakukan bersama agar hasilnya maksimal,” tegasnya.(adv/DPRD Kaltim)
