DPRD Kaltim Pertanyakan Nol PAD dari Aktivitas STS Muara Berau
Realitasindo.com, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap aktivitas Ship to Ship (STS) di Muara Berau. Meski perairan itu berada dalam zona kewenangan provinsi kurang dari 12 mil laut kegiatan bongkar muat yang berlangsung masif tersebut belum menyumbang pendapatan bagi daerah.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud membeberkan skala aktivitas STS yang berlangsung setiap bulan. Ia menyebut tak kurang dari 150 kapal melakukan transfer muatan di wilayah tersebut. Dengan asumsi satu kapal mengangkut 75.000 ton dan nilai per ton mencapai Rp1 juta, perputaran ekonominya dapat menembus Rp7–8 triliun tiap bulan.
“Jumlahnya sangat besar. Ada sekitar 150 kapal yang melakukan STS. Kalau satu vessel membawa 75 ribu ton dan nilainya Rp1 juta per ton, kita bicara potensi transaksi hingga Rp8 triliun per bulan,” ujar Hasanuddin, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan, kondisi serupa berlangsung di Muara Jawa yang mencatat 10 sampai 30 kapal per bulan. Namun seluruh kegiatan tersebut tidak menghasilkan tambahan penerimaan bagi Kaltim.
Hasanuddin menegaskan bahwa daerah justru memikul sederet risiko dari aktivitas STS, mulai dari potensi pencemaran lingkungan, tumpahan batubara, hingga ancaman kecelakaan laut.
“Ekonominya jalan, kapalnya banyak, tapi pendapatan untuk daerah tidak ada. Itu yang harus kita benahi,” tegasnya.(adv/DPRD Kaltim)
