DPRD Kaltim Soroti 13 OPD Masih Dipimpin Plt, Hasanuddin: Risiko Serapan Anggaran Rendah
Realitasindo.com — DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti masih banyaknya jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim yang belum terisi secara definitif. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Dalam Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Komisi I DPRD Kaltim, terungkap sebanyak 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). DPRD pun mendorong percepatan pengisian jabatan melalui seleksi terbuka maupun uji kompetensi.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan, status Plt yang berlangsung terlalu lama berisiko menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek pengelolaan anggaran.
“Kalau terlalu lama dijabat Plt, kewenangannya terbatas. Ini bisa berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan strategis, termasuk penandatanganan dokumen anggaran,” kata Hasanuddin.
Politisi Golkar itu mengingatkan, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan rendahnya serapan anggaran dan meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dampaknya, pelayanan publik tidak berjalan optimal dan masyarakat yang akhirnya dirugikan.
“Kalau serapan anggaran rendah dan SILPA membengkak, tentu yang dirugikan masyarakat. Program tidak berjalan maksimal karena terkendala administrasi jabatan,” ujarnya.
Karena itu, Komisi I DPRD Kaltim mendorong Sekretariat Daerah selaku Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk segera mempercepat rotasi maupun seleksi jabatan struktural di 13 OPD tersebut.
Menurut Hasanuddin, kelengkapan struktur organisasi menjadi faktor penting agar fungsi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian program pemerintah daerah dapat berjalan optimal demi merealisasikan visi dan misi pembangunan Kaltim.(adv/DPRD Kaltim)
