Bapemperda DPRD Kaltim Serap Regulasi Penanggulangan HIV/AIDS ke DPRD Yogyakarta
Realitasindo.com — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menyerap informasi terkait pelaksanaan regulasi dan program penanggulangan HIV dan AIDS, Rabu (10/12/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Baharuddin Demmu bersama anggota Akhmed Reza Fachlevi dan Hartono Basuki. Rombongan diterima Kepala Bagian Perundang-undangan dan Produk Hukum (PPHP) Sekretariat DPRD DIY, Rio Kamal S.
Baharuddin Demmu mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya penguatan regulasi daerah, khususnya dalam penanganan HIV/AIDS di Kaltim. Salah satu poin penting yang dibahas adalah mekanisme koordinasi lintas sektor menyusul dihapuskannya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
“Dari hasil diskusi, muncul kebutuhan untuk membentuk koordinator lintas sektor agar penanggulangan HIV/AIDS tetap berjalan efektif meski KPA tidak lagi ada,” ujar Baharuddin melalui keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan, kolaborasi multisektor menjadi kunci utama dalam pengendalian HIV/AIDS. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
“Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, KKP, hingga instansi terkait lainnya harus terlibat secara aktif. Ini persoalan bersama yang membutuhkan kerja kolektif,” jelasnya.
Selain aspek kelembagaan, Baharuddin menekankan pentingnya penguatan program pencegahan dan sosialisasi. Sasaran utama program diarahkan pada kelompok usia produktif, termasuk mahasiswa, mengingat tren penambahan kasus baru banyak terjadi pada rentang usia tersebut.
“Screening perlu dilakukan secara masif, terutama di kampus-kampus besar. Mayoritas kasus tambahan berasal dari usia produktif, sehingga pencegahan sejak dini sangat penting,” katanya.
Berkaitan dengan pembiayaan, Bapemperda DPRD Kaltim juga menyoroti perlunya kejelasan alokasi anggaran untuk program penanggulangan HIV/AIDS. Menurut Baharuddin, dukungan anggaran yang terukur menjadi faktor penentu keberlanjutan program.(adv/DPRD Kaltim)
