Sabaruddin Desak BPJN Lebih Transparan soal Perbaikan Fender Jembatan Mahakam
Realitasindo.com, Samarinda — Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim )menegaskan desakan agar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltim lebih terbuka dalam proses penanganan kerusakan fender dan dolphin Jembatan Mahakam pascainsiden tabrakan tongkang Februari 2025.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (26/11/2025), yang dipimpin Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle.
Sabaruddin menilai BPJN terlalu tertutup dalam memberikan informasi kepada publik maupun DPRD. Ia menyebut komunikasi yang sebelumnya berjalan baik mendadak terhenti setelah adanya rotasi pejabat di internal BPJN. Kondisi itu, menurutnya, menimbulkan persepsi seolah-olah DPRD tidak bekerja, padahal kendalanya ada pada minimnya laporan dari pihak balai.
Dalam rapat, Sabaruddin menegaskan bahwa DPRD harus mendapatkan perkembangan terkini mengenai perbaikan fender, mengingat struktur tersebut berfungsi melindungi pondasi Jembatan Mahakam dari benturan kapal.
Politisi Gerindra ini menilai transparansi adalah hal wajib agar proses pengawasan berjalan optimal dan masyarakat mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah.
Ia juga membela salah satu perusahaan yang sebelumnya dituding lepas tanggung jawab dalam kasus kerusakan fender. Menurutnya, perusahaan tersebut sudah menyelesaikan seluruh perbaikan dan kini hanya menunggu proses administrasi selesai.
“Jangan sampai ada pihak yang dituduh tidak bertanggung jawab, padahal mereka sudah menyelesaikan kewajibannya,” tegasnya.
Sementara itu, Sabaruddin mengungkapkan bahwa kontrak perbaikan untuk kasus lainnya sudah ditandatangani pada Oktober 2025 dengan nilai Rp27 miliar. Namun progres fisik hingga saat ini baru mencapai sekitar 6 persen. Ia berharap BPJN dapat mengejar target agar mencapai setidaknya 50 persen pada akhir Desember.
Ia menekankan bahwa keterlambatan progres tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlangsungan arus lalu lintas di Jembatan Mahakam. BPJN diminta menyampaikan secara terbuka kendala yang terjadi dan langkah percepatan yang akan dilakukan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II akan menyusun rekomendasi resmi dan menggelar rapat khusus bersama BPJN dalam waktu dekat. DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal proses perbaikan Jembatan Mahakam demi keamanan masyarakat dan kelancaran mobilitas di Samarinda.(adv/DPRD Kaltim)
