Pemangkasan TKD dan DBH Dinilai Ganggu Pembangunan, DPRD Kaltim Soroti Dampaknya
Realitasindo.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti dampak serius dari kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Anggota DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai kebijakan tersebut berpotensi memperlambat pembangunan karena mengurangi kemampuan fiskal daerah.
Firnadi menjelaskan bahwa selama ini pembangunan Kaltim berjalan dengan pola belanja daerah sekitar Rp21 triliun per tahun. Dengan adanya pengurangan yang mencapai Rp6 triliun, ruang fiskal pemerintah daerah ikut tertekan sehingga sejumlah program harus dievaluasi ulang.
“Pengurangan ini berdampak langsung. Ada banyak kegiatan yang kemungkinan besar tidak bisa dijalankan,” jelasnya.
Ia mengatakan Pemprov dan DPRD Kaltim telah berupaya maksimal untuk menyampaikan keberatan kepada kementerian terkait. Langkah itu dilakukan agar pemerintah pusat memahami bahwa pemangkasan anggaran dapat menghambat pembangunan di daerah yang sedang bertumbuh pesat seperti Kaltim.
Menurut Firnadi, masyarakat pun memiliki kekhawatiran serupa, yang terlihat dari aksi penolakan yang dilakukan berbagai ormas. Situasi tersebut mencerminkan bahwa pemotongan anggaran bukan sekadar isu teknis, tetapi juga berimbas pada kepentingan publik secara luas.
Meski demikian, Firnadi mengimbau semua pihak yang bergerak menolak kebijakan tersebut agar tetap mematuhi aturan dan tidak melakukan aksi yang dapat memicu gangguan keamanan.
“Harapannya, semua proses tetap berjalan dalam koridor ketentuan, sehingga upaya pembangunan di Kaltim bisa terus berlanjut,” tegasnya.(adv/DPRD Kaltim)
