Tepian Budaya: Perjuangan Menjadi Desa Definitif dengan Tantangan Berlapis
Reqlitasineo.com – Proses pemekaran Desa Persiapan Tepian Budaya di Kecamatan Bengalon memasuki tahap penting. Tim verifikasi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa hadir pada Selasa (10/12/2024) untuk menilai kelayakan desa ini menjadi desa definitif. Namun, di balik optimisme warga, ada tantangan besar yang harus dihadapi bersama.
Kehadiran tim yang dipimpin Sri Wahyu Febrianti Firman, Kasubdit Fasilitasi Penataan Wilayah Desa, menggugah kembali semangat masyarakat. Namun, sesi dialog di halaman Kantor Desa Tepian Budaya juga memperlihatkan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius, mulai dari minimnya infrastruktur hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.
Kepala Desa Tepian Langsat, Zeky Hamzah, memaparkan kondisi yang melatarbelakangi usulan pemekaran. “Desa induk tidak mampu menjangkau seluruh kebutuhan warga di wilayah yang terpencil ini. Pemekaran adalah solusi agar pemerintahan dan pelayanan lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.
Namun, Zeky juga menggarisbawahi perlunya dukungan berkelanjutan, termasuk dari perusahaan di sekitar wilayah tersebut. “Kami sudah menjalin komunikasi, tetapi realisasi kontribusi untuk pembangunan masih minim,” tambahnya.
Sri Wahyu Febrianti menyatakan, pemekaran desa bukan hanya soal administratif, tetapi juga kesiapan sosial dan infrastruktur. Ia menyoroti pentingnya dukungan dari desa induk dan pihak terkait untuk memastikan Desa Tepian Budaya mampu mandiri pasca-definitif.
“Proses ini harus komprehensif. Pemekaran bukan hanya memberikan status baru, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjadikan desa ini berkembang dan sejahtera,” ujar Sri.
Di tengah antusiasme, warga juga menyampaikan keresahan mereka. Seorang warga, Anton, mengungkapkan bahwa jalan desa yang rusak parah menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat. “Kami butuh akses jalan yang layak. Kalau hanya status desa definitif tanpa perbaikan infrastruktur, apa artinya?” keluhnya.
Harapan besar warga adalah pembangunan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Mereka juga meminta pemerintah mempercepat penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan di desa tersebut.
Meskipun pemerintah daerah dan perusahaan sekitar telah menunjukkan komitmen, realisasi di lapangan dirasa belum maksimal. Kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar Tepian Budaya tidak hanya menjadi desa definitif, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.
Proses verifikasi ini tidak hanya menjadi momen penentuan status desa, tetapi juga refleksi bersama tentang apa yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Tepian Budaya masih menyimpan potensi besar, namun semua pihak harus bersinergi agar mimpi masyarakat desa ini tidak sekadar menjadi harapan.(ADV/diskominfo)
