Kurangnya Sosialisasi, Warga Bontang Keluhkan Tumpang Tindih Biaya Kebersihan
Realitasindo,Bontang – Sistem penarikan biaya kebersihan di Bontang kembali menuai kritik setelah warga mengeluhkan pemotongan biaya kebersihan dari PDAM tanpa adanya sosialisasi yang memadai. Sejumlah warga merasa keberatan karena telah membayar iuran kebersihan ke pengurus RT, namun PDAM juga membebankan biaya yang sama.
Seorang warga mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kebijakan ini.
“Tiba-tiba ada potongan dari PDAM untuk biaya kebersihan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Padahal, kami sudah bayar iuran kebersihan ke RT. Ini terkesan seperti pemotongan sepihak,” ungkapnya, Senin (28/10/2024).
Menanggapi keluhan warga, Muhammad Yusuf, anggota DPRD Bontang, menyoroti pentingnya transparansi dalam penarikan retribusi kebersihan. Menurutnya, PDAM dan pihak terkait seharusnya berkoordinasi lebih baik dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan terkait pungutan ini.
“Saya melihat ini masalah komunikasi dan sosialisasi. Warga jadi bertanya-tanya karena sampah juga sering tidak terangkut, padahal mereka sudah bayar. Ini menimbulkan kesan negatif terhadap pengelolaan kebersihan,” tutur Yusuf.
Saat ini, beberapa warga mengandalkan petugas kebersihan tiga roda yang diatur oleh RT setempat untuk mengangkut sampah mereka. Warga merasa sistem ini lebih efektif karena pengambilan sampah lebih teratur. Namun, situasi menjadi rumit ketika PDAM juga menarik biaya kebersihan, sedangkan pengangkutan sampah masih dikeluhkan.
“Warga sudah setor ke RT untuk layanan tiga roda, dan ini berjalan baik. Tapi kalau PDAM juga menarik biaya, harus ada koordinasi agar tidak ada pemborosan anggaran dari warga,” jelasnya
Selain permasalahan biaya, warga juga mengungkapkan rasa frustrasi karena tumpukan sampah yang kerap tidak diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hal ini dinilai ironis mengingat Bontang sebelumnya pernah mendapatkan penghargaan Adipura, namun kini masalah kebersihan justru kian meningkat.
Yusuf menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, dengan pilihan biaya yang bisa ditanggung pemerintah atau masyarakat, atau kombinasi keduanya. Menurutnya, perlu ada pembahasan lebih lanjut tentang tata kelola sampah untuk memastikan kebersihan kota tetap terjaga.
“Saya berharap ada pembahasan khusus untuk menyusun solusi yang komprehensif. Masalah ini penting, karena menyangkut kualitas hidup warga Bontang. Yang utama, sampah bisa terangkut tepat waktu tanpa menimbulkan kebingungan terkait biaya,” pungkasnya. (adv)
