Wabup Kasmidi menjelaskan soal APBD Kutim 2024 diprediksi naik 8,1 Triliun

Realitasindo.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 diprediksikan naik sebesar 8,1 triliun lebih. Prediksi ini tertuang dalam Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024, yang kemudian telah ditanggapi oleh fraksi-fraksi dewan dalam rapat Paripurna ke-18 di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Senin (17/7/2023).

Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang menjelaskan kenaikan tersebut, disebabkan oleh adanya dana perimbangan jenis Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor batubara yang juga ikut bertambah. Ia pun menganggap hal itu sebagai rezki yang tak terduga, yang perlu kita syukuri.

“Kita ada namanya sharing profit, Alhamdulillah itu bagian daripada, kalau boleh dikata mungkin durian runtuh bagi rezeki masyarakat Kutai Timur,” ucap Kasmidi.

Menurut Kasmidi, selain dari sektor batu bara ada juga disebakan oleh pendapatan DBH dari sektor perkebunan. Seperti diketahui, Kutim merupakan salah daerah penghasil Perkebunan Kelapa Sawit terbesar di Kaltim. DBH sektor kelapa sawit sendiri telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang disahkan pada Januari 2022. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Kutim belum menerima pendapatan dari sektor tersebut, kini saatnya bisa menuai hasil, sebagai bagian dari pendapatan daerah.

Selanjutnya, kata Kasmidi, kenaikan tersebut diprediksi APBD Kutim 2024 berasal dari dana kurang salur.

“Ada memang sisi dana kurang salur yang selama ini tidak diberikan secara full dan itu bagian dari hutang pemerintah pusat kepala daerah (PD), itu semua akan disalurkan di tahun ini,” bebernya.

Kasmidi menilai kenaikan APBD Kutim tidak lepas dari kinerja dan peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, yang bisa mengejar sumber-sumber yang memang menjadi hak daerah. Ini prestasi membanggakan yang ditorehkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.

“Jadi bagian dari prestasi dan sumbernya itu ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, yang bisa mengejar sumber-sumber yang memang menjadi hak daerah Kutim,” jelas Kasmidi.

“Seperti yang saya bilang tadi dari sisi kurang salur, itu membuat transfer dari pusat melebihi target kita tahun ini dan kita berharap, tahun depan semua yang menjadi hak-hak kita bisa di salurkan. Makanya di tahun 2024 kita start di angka 8,1 triliun,” tutup Kasmidi.(imr)