Menakar Ulang Kerawanan Sosial Kutai Timur

Realitasindo.com — Dari luar, acara itu terlihat seperti forum teknis biasa. Tapi di balik layar presentasi dan daftar hadir, Seminar Hasil Kajian Potensi Kerawanan Sosial yang digelar Kamis pagi, 3 Juli 2025, menyimpan agenda penting: membaca ulang potensi konflik sosial di Kutai Timur dengan cara yang lebih ilmiah dan sistematis.

Acara yang berlangsung di Ruang Damar Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi ini diinisiasi oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kutai Timur, bekerja sama dengan tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

“Kami menyusun dokumen kajian untuk mengidentifikasi indeks kerawanan sosial secara teknis. Ini akan menjadi indikator kinerja Pemkab Kutim dalam menangani konflik sosial ke depan,” ujar Kepala Kesbangpol Kutim, Tedjo Yuwono, membuka acara.

Dokumen yang dipresentasikan bukan sekadar data mentah. Itu adalah hasil kerja panjang BRIDA dan Kesbangpol dalam merumuskan Indeks Kerawanan Sosial Kabupaten Kutim—sebuah perangkat ukur berbasis variabel sosial, ekonomi, dan sejarah konflik. Dalam indeks itu, dipetakan sejumlah indikator seperti dinamika sosial, tekanan ekonomi, ketimpangan pembangunan, serta catatan konflik sebelumnya.

Menurut Muhammad Yusufsyah, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, dokumen ini akan dijadikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah, tak hanya sebagai laporan, melainkan juga alat untuk menetapkan target kinerja, peta wilayah rawan, dan arah kebijakan penanganan konflik.

“Tujuannya bukan akademis semata. Kita ingin indeks ini jadi rujukan teknokratik yang bisa diukur dan dievaluasi,” kata Yusufsyah.

Meski indeks tersebut komprehensif, diskusi mengalir ke arah yang tak tercantum dalam sebagian besar dokumen statistik: kerawanan ideologi.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam sesi diskusi mengingatkan bahwa potensi konflik tidak hanya datang dari gesekan ekonomi atau sosial semata(*)