Job Fair Kutim Serap Ribuan Pekerja, Bukti Nyata Program Bupati
Realitasindo.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menunjukkan komitmennya dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Melalui pelaksanaan Job Fair yang difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), lebih dari 1.000 tenaga kerja berhasil terserap hanya dalam dua hari.
Kegiatan yang berlangsung pada 9–10 Mei 2025 lalu di Gedung Serba Guna (GSG) Sangatta ini diikuti oleh 18 perusahaan dari berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, ritel modern, hingga layanan jasa. Sejak pagi hari, GSG dipadati ratusan pencari kerja, didominasi kalangan muda yang berharap mendapat peluang kerja.
Kepala Disnakertrans Kutim, Roma Malau, menyampaikan bahwa Job Fair merupakan bagian dari realisasi program prioritas kepala daerah dalam menciptakan 50.000 lapangan kerja.
“Job Fair ini bagian dari program 50 visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, salah satunya penyerapan 50.000 tenaga kerja selama masa jabatan. Dan alhamdulillah, dalam dua hari pelaksanaan kemarin, sekitar 1.050 lowongan dibuka dan lebih dari 1.000 pelamar diterima,” jelasnya saat diwawancarai, Rabu (14/5/2025).
Tak hanya mempertemukan pelamar dan perusahaan, Disnakertrans juga menggencarkan penciptaan lapangan kerja mandiri. Salah satunya melalui pelatihan menjahit bekerja sama dengan PT Indexim dan Balai Latihan Kerja (BLK), dengan dukungan alat produksi pascapelatihan.
“Setelah pelatihan, peserta akan menerima bantuan mesin jahit dan peralatan. Ini jadi peluang untuk mengembangkan usaha sendiri,” ujarnya.
Pemkab Kutim juga aktif memberikan perlindungan dan pendataan terhadap para pekerja rentan seperti buruh harian, nelayan, dan pengemudi ojek daring.
“Yang penting mereka terdata dan terlindungi. Pemerintah hadir untuk semua kalangan,” tegas Roma.
Sejak dimulainya masa jabatan kepala daerah, lebih dari 3.000 tenaga kerja telah terserap melalui berbagai program ketenagakerjaan. Job Fair menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan target tersebut, sekaligus menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah dalam membuka akses kerja bukan sekadar janji.(*)
