DPRD Kutim Dorong Program Jargas untuk Atasi Kelangkaan Gas LPG
Realitasindo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, memberikan tanggapan terkait masalah ketersediaan gas LPG yang masih menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, solusi jangka panjang untuk mengatasi ketergantungan pada LPG subsidi adalah dengan menerapkan program jaringan gas (jargas) rumah tangga.
Program jargas, diinisiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), dengan memanfaatkan gas alam domestik untuk langsung disalurkan ke rumah-rumah warga, mengurangi ketergantungan pada subsidi BBM dan LPG.
Jimmi menjelaskan bahwa hingga saat ini, kawasan perkotaan seperti Sangatta Utara dan Sangatta Selatan masih mengalami kesulitan dalam akses gas. Ia mengusulkan agar distribusi gas ke rumah tangga bisa mengikuti skema distribusi bahan bakar minyak (BBM) seperti pertalite atau solar, dengan dukungan infrastruktur distribusi yang memadai.
“Sebetulnya bisa, asalkan infrastruktur kita memadai,” ungkap Jimmi, Kamis (31/10/2024).
Jimmi menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menarik minat investor adalah kondisi infrastruktur Kutim yang belum memadai. Di daerah tetangga, seperti Bontang, pemasangan jaringan gas berjalan lancar berkat stabilnya kondisi infrastruktur.
“Kalau di Bontang, infrastrukturnya sudah stabil, tidak perlu lagi bongkar drainase atau jalan untuk pemasangan jaringan gas. Sementara di Kutai Timur, masih banyak yang belum sempurna. Risiko jaringan gas bisa terganggu jika pembangunan infrastruktur belum selesai,” terangnya.
Dia pun mengusulkan wilayah Sangatta Utara, khususnya area perumahan KPC seperti Perumahan Munthe, untuk dijadikan percontohan pemasangan jaringan gas. Menurut Jimmi, hal ini sejalan dengan model jaringan gas terintegrasi yang telah berhasil diterapkan di berbagai negara memasang jaringan gas untuk perumahan.
“Jika dibandingkan dengan distribusi tabung gas, jaringan gas jauh lebih efisien dan memerlukan perawatan yang minim,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jimmi mengakui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai Timur saat ini belum mencakup infrastruktur jaringan gas.
Namun, ia memastikan bahwa pembahasan RPJPD akan dilakukan pada bulan November tahun ini, di mana usulan pembangunan jaringan gas dapat menjadi salah satu topik untuk persiapan infrastruktur di Kutai Timur.
“Ini adalah usulan yang bagus agar Kutai Timur siap untuk infrastruktur jaringan gas di masa mendatang,” pungkasnya(ADV/adl).
Editor: Imran
