DPRD Bontang Usulkan Fokus Anggaran Stunting Hanya untuk Dinas Kesehatan dan Kecamatan
Realitasindo, Bontang – Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menegaskan perlunya pengalihan dan pengkerucutan anggaran untuk penanganan stunting di Bontang agar lebih efektif.
Menurutnya, saat ini Dinas Kesehatan (Dinkes) hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk menangani masalah stunting, selain berimbas ke penanganan stunting, angka tersebut juga berdampak pada minimnya dukungan untuk kader Posyandu yang hanya menerima Rp300.000 per bulan.
Heri mengungkapkan, permasalahan ini terjadi akibat alokasi anggaran yang tidak fokus dan dibagi-bagi ke sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa adanya sinkronisasi komunikasi.
“Anggaran yang seharusnya cukup besar ini malah terpecah-pecah, sehingga masing-masing OPD memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang penanganan stunting. Ini jelas tidak efektif,” ujarnya dalam rapat, Selasa (5/11/2024).
Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam tugas masing-masing OPD memperburuk keadaan. Contohnya, Dinas PUPRK yang mengurusi masalah saluran drainase tidak mengetahui apakah saluran yang dikerjakan berhubungan dengan masalah stunting atau banjir.
“Jadi, kami berharap anggaran ini dapat dipusatkan hanya untuk dinkes dan kecamatan. Dengan cara ini, penanganan stunting bisa lebih terfokus dan terukur,” tegasnya.
Heri juga menambahkan, komunikasi antar OPD saat ini tidak berjalan dengan baik, yang membuat koordinasi dalam penanganan stunting menjadi semakin rumit. Ia menilai bahwa jika anggaran tidak dikerucutkan, maka tidak akan ada kemajuan signifikan dalam menangani masalah kesehatan yang serius ini.
“Kami ingin belajar dari pengalaman penanganan COVID-19 yang bisa ditangani dengan cepat karena fokus. Jika kita kerjakan bersama dengan pendekatan yang terfokus, saya yakin masalah stunting bisa segera diatasi,” ungkapnya.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Heri mengajak masyarakat dan stakeholder lainnya untuk ikut berperan aktif dalam mendukung program-program kesehatan yang diusung oleh Dinas Kesehatan dan Kecamatan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting, karena mereka adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi dan kebutuhan yang ada di lapangan,” sebutnya.
Heri juga menyatakan harapannya agar pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan nyata dalam menanggulangi masalah stunting. Ia mendorong agar ada penjadwalan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan.
“Kami akan terus memantau perkembangan dan mendesak agar program ini menjadi prioritas utama bagi pemerintah,” tutup dia. (adv)
