Realitasindo.com – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah berjuang mengatasi tantangan dalam menurunkan angka stunting, masalah gizi yang berdampak serius pada tumbuh kembang anak. Tak hanya mengancam kesehatan anak-anak, tingginya angka stunting juga mempengaruhi masa depan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah gencar mengupayakan tata kelola yang baik serta pengawasan ketat untuk memastikan program penurunan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari upaya ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim menyelenggarakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Mengusung tema Penurunan Stunting dan Manajemen Risiko, kegiatan ini berlangsung dua hari mulai Senin (4/11/2024) di Meeting Room DPPKB dan juga diikuti secara virtual.
Workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman SPIP sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi, dalam sambutannya, menegaskan bahwa SPIP berperan penting dalam penguatan sistem manajemen risiko.
“Kami berkomitmen membangun sistem yang solid agar program penurunan stunting di Kutim dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” katanya.
Achmad juga mengapresiasi dukungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim yang turut hadir sebagai narasumber dalam workshop ini.
Dalam pemaparannya, Kurnia, salah seorang perwakilan DPPKB, menyampaikan bahwa penerapan SPIP memungkinkan pemerintah untuk memitigasi berbagai risiko program, memastikan setiap kegiatan berorientasi pada hasil yang konkret dan akuntabel. Ia juga berharap program ini bisa menjadi langkah nyata dalam membangun manajemen risiko yang lebih baik serta memberi inspirasi bagi daerah lain.
Sebanyak 54 peserta hadir, terdiri dari pejabat struktural, staf DPPKB, perwakilan perangkat daerah, serta kader pendata tercepat dari Kecamatan Rantau Pulung. (ADV/diskominfo/w).
