Evaluasi Menyeluruh Program Stunting, DPRD Bontang Soroti Efektivitas Anggaran di Sembilan OPD
Realitasindo, Bontang – DPRD Kota Bontang tengah mempersiapkan evaluasi terhadap efektivitas anggaran penanganan stunting yang tersebar di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap OPD mampu menjalankan program yang benar-benar berdampak dalam pengentasan stunting.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar dana yang telah dialokasikan benar-benar sesuai sasaran dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh OPD terkait.
Menurutnya, stunting memerlukan penanganan terpadu yang tidak bisa dibebankan hanya pada satu dinas saja.
“Kita ingin lihat bagaimana sembilan OPD ini menjalankan perannya. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak digunakan secara efektif dan hanya mengandalkan Dinas Kesehatan,” ungkap Heri seusai rapat pada Senin (28/10/2024).
Beberapa OPD yang turut bertanggung jawab dalam program stunting ini antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida), Dinas Keluarga Berencana (KB), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Ruang Kota (PUPRK).
Heri menambahkan, jika ada OPD yang dinilai kurang optimal dalam pelaksanaan program stunting, maka anggaran tersebut akan dievaluasi dan bisa dialihkan ke OPD yang lebih siap. Dengan demikian, pemanfaatan dana dapat lebih fokus dan tepat sasaran.
“Kita akan tinjau satu per satu. Kalau ada OPD yang tidak fokus, mungkin anggaran bisa dialihkan ke dinas yang lebih tepat dan memiliki program khusus, seperti Dinas Kesehatan,” lanjut dia.
Selain itu, DPRD Bontang juga mempertimbangkan penambahan anggaran jika angka stunting tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, Heri menyatakan bahwa penambahan dana hanya akan diberikan jika sembilan OPD tersebut mampu menunjukkan kinerja yang optimal.
“Kita akan pertimbangkan penambahan anggaran, tapi tentunya dengan syarat sembilan OPD ini benar-benar bekerja optimal,” katanya.
Heri turut menyoroti anggaran Rp27 miliar yang ada di Dinas Kesehatan, di mana sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) alih-alih program stunting. Menurutnya, fokus penggunaan anggaran perlu diarahkan lebih spesifik pada penanganan stunting.
“Kita lihat Rp3 miliar dialokasikan khusus untuk stunting dari Rp27 miliar total di Dinas Kesehatan. Kita akan pastikan apakah anggaran di OPD lain sudah mencukupi atau malah kurang,” pungkasnya.
