Novel Tyty Paembonan Tegaskan Angka Kemiskina di Kutim Masih Tinggi
Realitasindo.com – Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, menyampaikan kekhawatirannya terkait angka kemiskinan di Kutim yang masih tinggi.
Berdasarkan data dari BAPPEDA dalam rapat koordinasi, sekitar 37 ribu KK di Kutim masuk kategori miskin, dan 22 ribu lainnya termasuk miskin ekstrem. Program penuntasan kemiskinan dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2023 untuk 13 OPD.
Novel menekankan pentingnya verifikasi data yang valid untuk memastikan akurasi angka tersebut. “Yang pertama, kita pastikan dulu kebenarannya dari BPS, berapa angka realnya. Pemerintah, sesuai dengan amanat undang-undang, punya tanggung jawab untuk memberikan solusi pada masyarakat miskin ini,” kata Novel di kantor DPRD Kutim, Senin (5/8/2024).
Dia menegaskan bahwa masalah kemiskinan harus mendapat penanganan serius dari pemerintah setempat, mengingat anggaran besar yang telah dialokasikan namun belum menunjukkan hasil signifikan. “Ketika memang masyarakat Kutim ini sebagian atau ada yang masuk kategori miskin, maka pemerintah harus ada langkahnya. Apalagi kalau sudah ada program yang diarahkan ke OPD atau dinas terkait, harus memberikan informasi terbuka seperti anggaran untuk orang miskin di dinas kesehatan, kegiatan apa, nilainya berapa, dan progresnya sampai di mana,” jelas Novel.
Menurut Novel, regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan anggaran dan program yang telah diberikan kepada OPD dalam mengatasi kemiskinan tepat sasaran. “Artinya, semua harus punya indikator dalam 5 tahun. Misalnya, dinas terkait untuk orang miskin, sudah berapa masyarakat miskin yang menjangkau untuk mereka dapat BPJS kesehatan gratis, atau di dinas sosial, kegiatan mereka apa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin seperti sembako per tiga bulan atau enam bulan. Intinya harus jelas,” terang Novel.
Novel berharap program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan harus tepat sasaran dan sesuai dengan data yang ditargetkan. “Intinya, saya sepakat pemerintah memberikan anggaran yang cukup dalam hal ini, tapi yang lebih penting adalah bagaimana program itu harus terarah pada orang-orang yang berhak. Jangan sampai ada alasan kalau bantuan ini ternyata tidak sampai pada masyarakat yang layak dibantu,” pungkasnya. (ADV/RI).
