Kutai Kartanegara – Organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) diminta untuk mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2024.
Hal tersebut, disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan sementara 1 APBD 2024, di kantor BPKAD Kukar, Senin (20/5/2024).
Rakor dan evaluasi bertujuan melihat sejauh mana serapan realiasasi pelaksanaan kegiatan selama semester satu. OPD mana yang serapannya sudah diatas dan di bawa 20 persen.
“Dari gambaran evaluasi triwulan pertama, ada beberapa yang harus dilakukan percepatan realiasasinya,” ujar Edi Damansyah.
Selain itu, Pemkab Kukar akan menganalisisi lebih lanjut untuk memastikan apakah diperlukan penambahan anggaran di APBD 2024, atau ada kebijakan lain dengan kondisi program yang sedang dievaluasi saat ini. Dimana, pada APBD 2024 ini paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, mencapai sekitar Rp 13,3 triliun.
Edi Damansyah pun mengingatkan seluruh OPD melakukan perubahan budaya kerja dan pola pikirnya. Dengan kenaikan APBD yang drastis tersebut, tentu akan berdampak pada banyaknya jumlah program kegiatan yang dilakukan masing-masing instansi.
“Artinya, jangan sampai nanti mindsetnya, budaya kerjanya sama dengan lalu-lalu anggaran kita sedikit, terus kita bawa budaya kerjanya dengan anggaran yang cukup meningkat ini dengan program kegiatan yang cukup banyak,” tegas Edi.
Ia meminta OPD melakukan evaluasi data, contohnya layanan dasar air bersih. Yang mana pembangunan infrastruktur seperti Pamsimas hampir mencapai target, namun dari hasil pantuan di lapangan tinggal optimalisasi pelayanan perlu ditingkatkan lagi.
Lantaran Pamsimas yang dibangun, ruang lingkupnya belum bisa melayani dan memenuhi kebutuhan satu desa. Masih ada masyarakat di dalam desa tersebut belum menikmati layanan air bersih.
“Nah ini yang saya minta datanya harus konret terus konsisten, jangan sampai nanti tidak ditangani. Karena ini kebutuhan dasar,” tandasnya. (dh/advdiskominfokukar)
