Realitasindo.com – Ketua Pansus LKPJ Bupati Kutim Tahun Anggaran 2023, Hepnie Armansyah, SH mengatakan, adanya Silpa mencerminkan ketidakmampuan kita di daerah dalam menyerap anggaran.
“Itu cerminan buruknya kinerja kita, perencanaan kita. Kita tidak bisa merencanakan dengan baik penggunaan anggaran itu.!” jelasnya, Selasa (15/5/2024).
Menurutnya itu menciderai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Saya selalu tekankan kalau bisa menikmati tahun ini kenapa tidak. Dengan terjadinya Silpa maka terpaksa ditunda sampai tahun depannya lagi. Meskipun uangnya tidak ke mana-mana, tapi Khan mestinya dihabiskan atau dimaksimalkan penyerapannya”.
Dikatakan bahwa infrastruktur di Kutim belum begitu baik, mestinya bisa diarahkan untuk habiskan disitu.
Untuk diketahui SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp100 miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp100 miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp100 miliar, dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp120 miliar, maka SILPA-nya adalah Rp20 miliar (SILPA positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan yang Rp20 miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.
Lucunya di Kutim, selain ada SILPA disisi lain juga punya utang pada pihak ketiga. Yang berarti kurang mampunya daerah dalam mengelola managemen APBD, gambaran lemahnya administrasi. Ada SKPD/OPD yang miliki utang sekaligus SILPA di tahun yang sama.
Lanjut dikatakan Hepnie, bahwa seiingatnya sudah 2 tahun ini SILPA terus ada. “Jelas mereka belum bisa berakselerasi, belum mampu menyesuaikan. Ini mungkin karena memang kenaikan anggaran kita cukup signifikan yah. Dari 4,3 triliun menjadi sekitar 9 triliun di tahun 2023. Dan tahun ini sepertinya akan ada kenaikan lagi. Kita berharap di tahun 2024 ini jangan ada SILPA lagi. Penekanannya disitu! ” tegasnya.
Ditanya soal anggaran perjalanan dinas SKPD yang hampir mencapai 100 an miliar, Hepnie menyatakan tidak ada masalah. “Tidak masalah selama mereka mampu menyerapnya. 2-3 miliar per SKPD itu selama mereka mampu habiskan, ya silahkan saja, ” tuturnya santai.
Disebutkannya bahwa sekarang ini kita bicara soal kuantitas anggaran dan penyerapannya, belum sampai pada soal kualitas.
“Bicarakan soal kualitas itu nanti. Ini baru bicara kuantitas saja belum bisa terserap semua, belum memuaskanlah!” pungkasnya.(ADV/e).
